Puluhan Mahasiswa Riau Geruduk Kantor Mahkamah Agung

Puluhan Mahasiswa Riau Geruduk Kantor Mahkamah Agung

SHARE

Publik-News.com – Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat (26/10/2017). Mereka mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Riau Anti Korupsi (MARAK). Massa tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Mereka tampak terlihat membawa sejumlah prangkat aksi. Massa juga satu persatu menaiki mobil komando untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang selama ini melanda Riau. Masalah yang berada di Riau adalah persoalan korupsi.

Koordinator lapangan (Korlap) massa aksi, Afandi Somar, mengatakan bahwa masalah korupsi yang berada di Riau cukup banyak. Bardasarkan data, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani ratusan kasus korupsi. Di antara kasus-kasus tersebut terdapat kasus megakorupsi yang menjerat pucuk pimpinan lembaga negara, mulai dari menteri, ketua partai politik, komandan korps lalu lintas, hingga pejabat tingkat direktorat jenderal dan kepala daerah dengan jumlah kerugian negara mencapai triliunan rupiah

“Menurut rilis dari Indonesian Corruption Watch (ICW) terhitung ditahun 2016 saja ICW menyebutkan adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi. ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah,” ujar Afandi.

Dia menambahkan bahwa hasil dari keterangan KPK Riau merupakan daerah dengan tingkat terkorup di Indonesia bersama dengan Sumut, Aceh, Papua, Papua Barat dan Banten. Hal ini terbukti dengan tiga Gubernur Riau secara berturut-turut dan beberapa bupati harus mendekam menjadi pesakitan narapidana korupsi. Semangat anti korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan KPK, katanya, tentu mendapatkan apresiasi dari masyarakat Riau pada umumnya.

“Nmun belakangan aksi heroik KPK membasmi Koruptor di Riau ini terciderai oleh kasus bebas Murninya terdakwa KPK Bupati Rokan Hulu Suparman di pengadilan tipikor pekanbaru 22 Februari 2017. semua pihak terperangah bahkan nyaris tidak percaya bahwa di pengadilan KPK kalah oleh seorang terdakwa koruptor dengan kasus suap APBD Riau, katanya.

Dia juga membebeberkan soal kasus Suparman. Menurut laporan Antara, kata dia, Suparman ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap APBD Perubahan 2014 dan Murni tahun 2015. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan mantan Gubernur Riau Annas Maamun dalam perkara korupsi pada pembahasan Rencana APBD Perubahan 2014 dan Rencana APBD 2015 Provinsi Riau. Dalam OTT yang dilakukan KPK, ada pengembangan yang dilakukan sampai tiga tersangka lainnya yang ditetapkan yaitu Mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari, Suparman mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu dan Johar Firdaus mantan ketua DPRD Riau.

“Setelah vonis pengadilan dalam keterangan pers KPK menyatkan bahwa keberatan dan akan melakukan Upaya hukum yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung, tercatat hampir 6 bulan semenjak divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru sampai hari ini progres upaya hukum yang dilakukan KPK belum keliahatan,” tukasnya.

Ada tujuh poin tuntutan MARAK yang disampaikan Afandi kepada MA dan sejumlah lembaga penegah hukum lainnya. Berikut tujuh poin tuntutan itu selengkapnya.

Pertama, mendukung penuh Mahkamah Agung terhadap pemberantasan korupsi di Riau.

Kedua, meminta KPK untuk tidak gentar sedikitpun dalam menangani kasus korupsi di Riau.

Ketiga, mendesak KPK untuk konsen melanjutkan upaya hukum yakni Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Suparman, bupati Rokan Hulu yang divonis bebas pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Keempat, memberikan keterangan terhadap publik terkait perkembangan upaya hukum terhadap Bupati Rokan Hulu Suparman.

Kelima, Mendesak Mahkamah Agung untuk mempercepat proses hukum Bupati Rokan Hulu

Keenam, Bupati Rokan Hulu diindikasikan telah melakukan gratifikasi dan/atau suap terhadap oknum kejaksaan sehingga terbebas dari status tersangka oleh KPK

Ketujuh, hukum harus ditegakkan, kesaksian harus diberikan, dan MA harus menjawab keraguan dan rasa keadilan publik demi Riau bebas korupsi. (HR/PN)

Comment