Pungutan Memaksa Pemerintahan Jokowi Lebih Dalam Dibandingkan dari Pemerintahan Kolonial

Pungutan Memaksa Pemerintahan Jokowi Lebih Dalam Dibandingkan dari Pemerintahan Kolonial

SHARE

Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa adalah adalah pendekatan kolonial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Perlawanan rakyat terhadap kolonial merupakan perlawanan terhadap pajak dan pungutan. Perang padri, perang diponegoro, perang kemerdekaan adalah perlawanan terhadap rezim pajak dan pungutan kolonial.

Akar dari sistem ini adalah kapitalisme. Perkembangan dewasa ini disebut welfare state sebuah sistem negara yang ditopang oleh kapitalisme dengan pajak sebagai sumber dana pemerintahan.

Dalam praktek kapitalisme kolonialisme di Indonesia, ditopang oleh dua hal yakni 1) eksploitasi kekayaan alam pertanian, perkebunan dan sedikit pertambangan, untuk dikirim ke negara negara imperialis. 2). Pajak dan pungutan kolonial seperti pajak tanah, pajak pendapatan dan pajak kekayaan untuk membiayai pemerintahan di wilayah koloni.

Pasca kemerdekaan Indonesia menyusun Konstitusi untuk menganti tesa sistem pengerukan kekayaan alam dan sistem pajak dan pungutan memaksa kolonial di masa lalu tersebut. Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah sistem baru yakni negara gotong royong yang berdasar pada semangat kekeluargaan dan hubungan kerjasama diantara seluruh kekuatan bangsa.

Bung Karno Bapak Pendiri bangsa Indonesia sangat menekankan akan arti kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dalam banyak pidatonya beliau selalu mengatakan bahwa kekayaan alam yang besar yang dimiliki bangsa ini adalah kekuatan utama. Demikian pula jumlah penduduk yang besar merupakan modal utama bagi pasar dan industri. Perpaduan diantara keduanya adalah sumber utama bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia yang harus dikerjakan secara gotong royong.

Tidak pernah sekalipun pendiri bangsa Indonesia berfikir mau menjadikan pajak dan pungutan memaksa sebagai sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan.

Namun apa yang kita saksikan pada era pemerintahan Jokowi sekarang, negara telah mengubah orientasinya sebagai pemerintahan sekedar administrator kolonial. Mereka memfasilitasi kapitalis internasional dalam rangka mengeruk kekayaan alam dan sekaligus memguasai pasar Indonesia melalui proyek proyek pembangunan.

Pemerintahan sekarang membangun mega proyek infrastruktur dalam rangka mempercepat pengerukan, pengangkutan kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan negara negara industri maju. Mempercepat eksploitasi dam pengangkutan hasil tambang minyak, gas, Batubara, mineral lainnya untuk negara negara imperilais.

Mega proyek juga mendasar pasar Indonesia sebagai sasaran eksploitasi sepanjang massa. Seluruh infrastruktur sektor strategis diserahkan kepada investasi asing. air minum, energi, listrik, perhubungan, tol, kereta cepat, pelabuhan dikuasai asing untuk nantinya disewakan kepada bangsa Indonesia dengan semahalnya.

Saat yang sama pemerintah sekarang memungut pajak dan berbagai pungutan yang sifatnya memaksa. Pajak tanah, pajak bumi dan bangunan terus meningkat, cukai membumbung tinggi. Bahkan setiap orang pribadi rakyat Indonesia harus bayar pajak karena tinggal dan bernafas di Indonesia.

Tak hanya itu pungutan resmi pemerintah bagaikan jamur di musim hujan. Pungutan pertambangan, pungutan kehutanan, pungutan perikanan, pungutan perkebunan, pungutan pemerintah daerah, pungutan pendidikan, pungutan penjualan BBM, yang kesemuanya dibebankan kepada harga yang harus dibayarkan oleh rakyat. Apa yang kita saksikan dewasa ini mengenai maraknya pungutan resmi pemerintahan Jokowi, telah menjadikannya lebih sadis dari kolonial.

Segala jenis pajak dan pungutan tak ada yang dapat dikembalikan kepada rakyat. Mengapa karena sebagian besar harus digunakan untuk menggaji aparatur pemerintahan, membayar utang luar negeri, dan selebihnya dekorupsi. Bagaimana dengan pembangunan yang diterjemahkan Pemerintahan Jokowi dengan membangun mega proyek infrastruktur?

Semua dibiayai dengan utang dan dikerjakan oleh investor swasta dan asing.

Praktek pajak dan pungutan pemerintahan Jokowi, ditambah dengan pengerukan kekayaan alam habis habisan oleh investor asing, disertai dengan penguasan pasar infrastruktur dan industri oleh modal asing, ditambah dengan penumpukan utang ugal ugalan, telah menempatkan pemerintahan sebagai penghisab rakyat yang lebih sadis dan lebih permanen dibandingkan skala yang dilakukan pemerintahan kolonial.

Itulah mengapa pemerintah menggajang pungutan liar (pungli) karena mengurangi jatah pemerintah yang tengah mempersiapkan berbagai jenis pajak dan pungutan memaksa secara lebih luas, intensif dan kepada seluruh rakyat pada tahun tahun mendatang. Untuk apa? Untuk membayar bunga utang pemerintah yang ditumpuk besar dalam 2 tahun terakhir.

Oleh: Salamuddin Daeng
(Penulis adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK)

Comment