Yusril: Berdasarkan Putusan MK, Pesidential Treshold Cacat Hukum

Yusril: Berdasarkan Putusan MK, Pesidential Treshold Cacat Hukum

SHARE

Publik-News.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menganggap aneh pembahasan presidential treshold masih menjadi isu krusial dalam RUU Pemilu. Yusril menilai pembahasan presidential treshold cacat secara hukum

Menurut Yusril, dalam putusan MK soal Pemilu 2019  hanya mewajibkan pemilu serentak sesuai maksud pasal 22E UUD 45. Namun, kata Yusril, tidak secara khusus putusan MK itu menyebutkan presidential treshold.

Yusril kemudian mempertanyakan cara parpol menentukan presidential treshold jika pemilu 2019 digelar secara serentak.

“Pemerintah dan sebagian partai di DPR ngotot presidential treshold tetap ada, bahkan mau 20-25 persen dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya tahun 2014. Padahal hasil pemilu itu sudah basi, selain juga sudah pernah digunakan untuk Pilpres 2014 itu.” Kata Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima Publik-News.com, Kamis (20//72017).

Terkait pencalonan Presiden, Yusril menyebut penafsiran itu berada pada pasal 6A ayat 2 UUD 45 dengan bunyi, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “

Yusril menjelaskan makna dari pemilihan umum yang pesertanya partai politik itu dijelaskan dalam Pasal 22E ayat 3, yakni pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

“Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu sebelum pemilu DPR dan DPRD baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak.”ujar Yusril.

Maka itu, Yusril menganggap adalah hal yang mustahil jika presidential treshold digunakan parpol sebagai syarat mengajukan calon presiden ketika pemilu digelar secara serentak. (Fq)

 

 

SHARE
Comment