Home Regional Putusan MK Dianggap Cacat, Pengacara Mengaku Sudah Berkomunikasi dengan BBH PDIP

Putusan MK Dianggap Cacat, Pengacara Mengaku Sudah Berkomunikasi dengan BBH PDIP

Publik-News.com – Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Papua, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, tetap saja tidak menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan calon Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw. Pasangan Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme diusung oleh PDIP dan PKB.

Penyebabnya, MK memutuskan paslon incumbent sebagai pemenang berdasarkan ci KWK yang dihitung oleh MK saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Padahal hasil tersebut berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan sebelumnya dalam pleno KPUD Intan Jaya.

Hasil hitungan MK total suara sah di Distrik Wandai sebesar 14.509 sementara DPT mya hanya 8.352, di Distrik Homeyo. Hasil hitungan MK total suara sah 18.079 sementara DPT nya hanya 14-881, dan Distrik Mbiandoga hasil hitungan MK total suara sah sebanayk S67, padahal jumlah DPT sebanyak 14.509

Paslon Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme melalui pengacaranya, Catur Prasetyo mengaku, sudah mengkomunikasikan dengan Badan Bantuan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBH PDIP) terkait putusan MK yang memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya terpilih tersebut.

“Setahu saya sudah (dikomunikasikan dengan BBH PDIP). Bolehlah bertanya sama pak Lubis. tanya saja ke sana. Meski kami satu kuasa hukum tapi untuk tindakan yang diambil atau dilaporkan ke partai, itu saya tak bisa ikut campur ke dalam. jadi tanya ke BBH saja,” ujar Catur usai konfrensi pers di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Soal putusan MK yang sudah final dan mengikat, Catur kemudian meminta hakim MK kembali melihat dan memberikan penjelasan tentang sengketa Pilkada Intan Jaya. Bagi dia, MK harus melakukan terobosan baru, agar tidak ada paslon yang dirugikan ketika mengajukan gugatan sengket Pilkada.

“Lepaskan baju kebesaran MK untuk melihat persoslan ini kembali. Jadi perlu teroosan baru, misalnya yudisial review untuk perkara-perkara ini supaya jangan sampai ada yang dirugikan lagi dikemudian hari. kan begitu,” katanya.

Catur menambahkan, putusan MK yang memenangkan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Intan Jaya, tetap saja tak diterima oleh masyarakat. Terbukti, tidak sedikit warga Intan Jaya yang melakukan aksi demonstrasi setelah mereka mendengar putusan MK tersebut.

“Jadi saya minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali persoalan ini karena ini bukan di MK saja. Tapi juga di daerah terjadi pembakaran, kemudian terjadi ritual adat makan tanah. ini nyata-nyata aksi penolakan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasca putusan MK yang dianggap cacat hukum itu,” cetusnya. (PN)

Comment