Quo Vadis e-KTP? Berlakunya Instrumen Totaliterianisme

Quo Vadis e-KTP? Berlakunya Instrumen Totaliterianisme

SHARE

Pemerintah tengah mentargetkan sampai akhir September 2016 seluruh penduduk yang berusia dewasa, atau telah menikah, wajib melakukan perekaman e-KTP. Saat ini ada 183 juta penduduk dalam kategori ini, dan meski perekaman telah dilakukan sejak 2011, masih menyisakan ada 22 juta penduduk lagi yang belum melakukan. Artinya hanya ada waktu tak sampai 40 hari.

Kapasitas nasional perekaman adalah 750 ribu orang per hari, namum realisasinya baru 35 ribu per hari. Baru sekitar 5%. Kalau menueuti fakta ini maka diperlukan setidaknya ya 700 hari alias dua tahun lagi!

Kenyataannya pula di lapangan, masih banyak masalah, yang sudah merekam saja belum mendapatkan e-KTP. Usut punya usul, banyak masalah, mulai dari blanko yang tak tersedia, sampai masih adanya pungli, dalam proses pembuatan. Padahal persyaratan sudah dipangkas, cukup hanya dengan Kartu Keluarga. Tanpa perlu lewat RT dan RW.

Tapi, persoalannya bukan di situ. Persoalan mendasarnya adalah muncul indikasi e-KTP akan menjadi instrument totalitarianism baru. E-KTP akan menjadi alat memaksa dari negara atas rakyatnya untuk berbagai hal, hingga menghilangkan hak-hak mendasar rakyat.

Dengan e-KTP penduduk akan diberi satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang akan menjadi basi bagi diberikan atau ditolaknya berbagai hak warga negara. Tanpa E-KTP penduduk tidak akan bisa membuka rekening bank, tidak akan mendapatkan layanan kesehatan publik, bahkan tidak akan bisa menikah secara resmi!

E-KTP, dan NIK, adalah instrumen rezim totaliter, yang mengubah warga – bahkan manusia – hanya sebagai data digital. Bahkan nama pun tak diperlukan, hanya nomer dan angka-angka. Filosofi kebijakan ini adalah bahwa semua warga, yang tak lain rakyat sebuah negara, didefinisikan pertama-tama sebagai musuh! Karena itu harus 100% dikendalikan, dimulai dengan NIK dan e-KTP. Seluruh gerak gerik, seluk-beluk harta kekayaan, dan interaksi Anda dikontrol dari sini.

Dan, harus ditambahkan, sampai hari ini Mendagri Tjahyo Kumolo pernah mengindikasikan bahw adata e-KTP tidak ada di tangan pemerintah RI, malainkan pihak swasta. Dan, konon, itu adalah pihak asing! Itu sebabnya e-KTP ditolak di banyak bangsa!

Sumber: Zaimsaidi.com

SHARE
Comment