Rangkuman Diskusi “Konstruksi Jumbo Korupsi e-KTP 2,3 T, Siapa Susul Setnov?”

Rangkuman Diskusi “Konstruksi Jumbo Korupsi e-KTP 2,3 T, Siapa Susul Setnov?”

SHARE

Publik-News.com – Presidium Persatuan Pergerakan menggelar diskusi publik bertajuk “Konstruksi Jumbo Korupsi e-KTP 2,3 T, Siapa Susul Setnov?” di Restoran Suharti Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Hadir sebagai pembicara Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, Politisi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon, Aktivis Petisi 28 Haris Rusli dan Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto SIP.

Mereka secara bergantian memaparkan kasus dugaan korupsi mega proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adhie Massardi meminta KPK tidak tebang pilih mengusut nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Jangan hanya Setya Novanto yang dijadikan tersangka. Hal ini demi masa depan penegakkan hukum demi keadilan.

“Ini kan harusnya diperlakukan begitu (seperti Setnov) kan harusnya yang lain diperlakukan demikian juga,” ujar Adhie

Sementara itu, Effendi MS Simbolon menegaskan tidak mentoleril keterilibatan kader partainya bila memang ikut dalam Mega Korupsi e-KTP. Ada dua nama kader PDIP yang disebut-sebut menerima duit haram dari proyek e-KTP, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kita juga tidak ingin mentolerir atau tindakan yang dilakukan anggota dewan pada periode lalu. Kalau memang semuanya terbukti kita mendukung pemberantasan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Andrianto melontarkan kritik kepada KPK yang tidak berani menjadi nama-nama pejabat lain yang diduga terlibat korupsi e-KTP. Padahal, banyak nama yang disebut dalam persidangan Pengadilan Tipikor

“Mau Ganjar, mau Yasonna atau Mantan Mendagri (Gamawan Fauzi), harus berani mengusut tuntas. Jangan hanya OTT kecil saja. Kalau gak ya tidak akan jera,” kritik Andrianto.

Adapun Haris Rusli memita agar KPK memastikan status hukum Setya Novanto. Meski sudah menyandang status tersangka dan sudah dibui, berkas pemeriksaan Novanto belum rampung. Dia masih melakukan upaya hukum untuk melawan KPK di Praperadilan. Menurut Haris, sebelum mengumumkan nama tersangka baru, KPK tak bisa diam terkait status hukum Novanto ini.

“Setnovnya saja sampai hari ini belum ada kepastian bisa bebas atau tetap ditahan KPK, jadi siapa yang akan menyusulnya belum pasti, karena Setnov saja belum pasti,” tegas Haris (PN).

SHARE
Comment