Refleksi Milad 70 Tahun HMI: Membongkar Stagnasi HMI

Refleksi Milad 70 Tahun HMI: Membongkar Stagnasi HMI

SHARE

Belakangan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi sorotan publik karena keikutsertaanya dalam aksi-aksi bela Islam bersama dengan komponen Ormas Islam lainnya. Sementara, organisasi mahasiswa lainnya yang tergabung dalam kelompok Cipayung (PMII, GMNI, GMKI dan PMKRI) mengambil sikap berbeda seolah bertentangan dengan HMI.

Sebenarnya, “pertentangan” sikap organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung tak perlu dirisaukan dan dikuatirkan. Mereka punya landasan berpikir, data dan pendekatan masing-masing sampai dikeluarkannya sikap organisasi terhadap persoalan kebangsaan saat ini, khususnya terkait dengan isu kebhinekaan, toleransi dan dugaan penodaan agama.

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan berpengalaman, tentu juga memiliki cara pandang tersendiri hingga mengambil sikap berbeda dengan organisasi mahasiswa Cipayung lainnya. Sebagai kader HMI, saya tahu mekanisme pengambilan keputusan sikap organisasi yang demikian ketat, beraturan dan penuh perdebatan panjang hingga menjadi keputusan lembaga.

Dalam konteks sejarah, HMI didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 oleh Prof. Drs. Lafran Pane dan kawan-kawan berangkat dari kondisi sosial, politik dan keummatan yang memprihatinkan.

Secara sosial, kondisi masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan dan relasi komunal yang rentan akibat polarisasi dan integrasi ke-Indonesiaan yang masih lemah. Dalam politik, kita menghadapi sikap kolonial Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia dengan politik pecah-belah, afiliasi politik masyarakat yang cenderung terkristalisasi secara ideologis serta makin berkembangnya kekuatan komunisme di pihak lain.

Dalam soal keummatan, Islam sebagai agama mayoritas, hidup dalam kejumudan baik dalam pendidikan, ekonomi maupun dalam pelaksanaan ajaran keagamaan di nilai banyak menyimpang. Karenanya, HMI hadir untuk menjawab keprihatinan itu sebagai tanggung jawab kemahasiswaan.

Saya menduga, bahwa keikutsertaan HMI dalam aksi bela Islam merupakan bagian dari keprihatinan dan tanggungjawab atas kondisi kekinian yang dialami Indonesia saat ini. Ruang dan waktu memang berbeda, tetapi konteksnya sama, yakni kondisi kebangsaan dan keummatan yang mulai terkoyak.

Perjalanan bentangan sejarah HMI hingga berusia 70 tahun bukan perkara gampang. HMI pernah mengalami masa-masa pahit, penuh tantangan dan perjuangan. Di era Soekarno, HMI pernah dituntut agar di bubarkan karena dianggap kontra revolusioner oleh PKI dan sayap mahasiswanya, CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).

Victor Immanuel Tanja (1936-1998), putra NTT, seorang pendeta dan cendikiawan Kristen mengulas secara apik pergumulan HMI, PKI dan Soekarno tahun 1965 yang kemudian menjadi buku dan referensi utama perkaderan HMI dengan judul, “ Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya ditengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia” terbitan Sinar Harapan, Jakarta:1982. Buku ini sudah menjadi barang langkah karena sudah tidak dicetak lagi dan hanya dimiliki oleh aktivis-aktivis bangkokan alias aktivis lama.

Suara nyaring pembubaran HMI tidak hanya terdengar ditahun 1965-an, hingga kini, pembubaran HMI masih kerap terdengar baik dikalangan HMI sendiri maupun diluar HMI.

Seharusnya, pekikan “pembubaran” HMI menjadi koreksi dan intropeksi HMI secara kelembagaan atas partisipasi dan peran strategisnya dalam dimensi kebangsaan, keindonesiaan, keummatan dan kemahasiswaan.

Secara internal, HMI harus menyelesaikan isu domestiknya lebih awal agar peran strategis eksternal lebih mudah dimainkan secara padu, sistematis dan terintegrasi secara nasional oleh kader-kader HMI seluruh Indonesia.

Perbaikan itu meliputi diantaranya; Pertama, Perkaderan. HMI memiliki pedoman perkaderan baku lengkap dengan tata cara, modul materi serta penjenjangan perkaderan dari tingkatan basic hingga advance. Persolannya bukan pada pedomannya, tetapi dari soal waktu, penjenjangan dan follow-up perkaderan.

Di beberapa cabang, khususnya di HMI cabang Makassar, pelaksanaan perkaderan untuk level basic training biasanya tujuh hari dengan materi lengkap seluruh bab dalam “kitab suci” Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Tetapi banyak cabang HMI hanya melaksanakan dua hari atau tiga hari dengan materi yang dipersingkat atau dipadatkan sehingga internalisasi nilai pada materi NDP tidak tercapai. Akibatnya, banyak kader HMI yang tidak memahami apa nilai perjuangan HMI dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Demikian halnya dengan follow-up perkaderan yang nyaris sudah ditinggalkan serta penjenjangan yang sudah tidak ketat lagi. Padahal, untuk naik jenjang perkaderan, ada interval waktu, partisipasi, kajian dan bacaan buku-buku wajib yang harus dituntaskan sebelum naik pada perkaderan selanjutnya. Hal ini sering diabaikan dan dilanggar oleh pengurus karena faktor kedekatan dan perkoncoan baik karena hubungan sesuku, sefakultas atau pribadi. Inilah yang merusak perkaderan didalam HMI.

Kedua, Manajemen. Organisasi setua HMI hingga kini tidak memiliki data base keanggotaan sehingga setiap tahun urusan keanggotaan menjadi perdebatan dalam pelaksanaan konferensi cabang atau dalam kongres dua tahunan. Keanggotaan menjadi dasar jumlah delegasi dan hak suara dalam penentuan kekuasaan internal organisasi dan menyita waktu pembahasan hingga berminggu-minggu.

Jika HMI membenahi ini, maka setiap hajatan muskom, konfercab, musda badko dan kongres akan meminimalisir perdebatan panjang dan lebih fokus pada hal-hal strategis organisasi. Demikian halnya dalam hal administrasi persuratan; laporan, SK dan lain-lain perlu dibenahi dan menghilangkan kepentingan politis yang selama ini menjadi batu sandungan dan menghambat percepatan kinerga HMI.

Yang tak kalah pentingnya, adalah soal manajemen keuangan HMI. HMI harus menjadi contoh sebagai organisasi kemahasiswaan dengan tata kelola yang baik (good governance) dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Organisasi harus dikelola secara modern dengan prinsip-prinsip manajemen modern pula, jangan organisasinya modern tapi dikelola secara monarki. Mis-manajemen dalam HMI sering kali berujung pada saling curiga, saling tidak percaya hingga berujung pada konflik organisasi.

Ketiga, Kepemimpinan. Beberapa periode terakhir, HMI sering mengalami dualisme kepemimpinan, penyebabnya, karena tidak matangnya kekaderan (kader instan), manajemen yang amburadul dengan kepentingan politik dari individu menjadi kolektif serta perilaku pemimpin (ketua umum) ala monarki, berpikir dan bertindak seolah HMI miliknya tanpa partisipasi dan membuka ruang diskusi dalam rapat-rapat organisasi.

Cilakanya, kadang konflik organisasi karena melaksanakan perintah “orang luar” yang berkepentingan dengan HMI, tetapi memakai kaki tangan dalam kepengurusan. Salah satu contohnya adalah pemakaian atribut HMI pada aksi parade kebhinekaan di bundaran Hotel Indonesia (4/12/2016) lalu.

Pemakaian simbol dan bendera HMI tersebut berujung pada sanksi skorsing dan pemecatan terhadap kader HMI yang terlibat. Tindakan PB HMI sudah tepat untuk menjaga keterpaduan dalam gerakan, marwah dan martabat organisasi.

Lebih dari itu, orang luar struktur entah senior KAHMI atau bukan harus dipatahkan kepentingan politik sesatnya yang telah mengacak-acak kelembagaan HMI dan melakukan intervensi kebijakan organisatoris. Serta mencari dalang “orang dalam” pun harus dibersihkan karena menjadi parasit dan kutil organisasi yang merusak tumbuh kembangnya kader berintegritas, independen dan kritis.

Ketika kekuasaan berhadapan dengan rakyat, maka pilihan terbaik bagi HMI adalah membela kepentingan rakyat dan umat Islam. Kekuasaan boleh berganti seribu kali, tetapi sebagai mahasiswa Islam yang akademis, pencipta, pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur adalah cita kolektif yang kita pertaruhkan, sekarang dan dimasa akan datang. Dan itulah kader HMI sesungguhnya. YAKIN USAHA SAMPAI

Oleh : Syamsuddin Radjab
(Direktur Jenggala Center dan Mantan Ketua PB HMI)

SHARE
Comment