Resume Diskusi Publik Soal Presidential Threshold dan Masa Depan Demokrasi

Resume Diskusi Publik Soal Presidential Threshold dan Masa Depan Demokrasi

SHARE

Publik-News.com – Garuda Nusantara Center (GN Center) mengundang lima narasumber menjadi pembicara diskusi publik bertajuk “PT Dan Masa Depan Demokrasi” di Restoran Bangi Coffe Tiam Kawasan SCBD Jaksel, Sabtu (21/10/2017) .

Kelima pembicara ini adalah Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, Pakar Hukum Tata Negara Rafly Harun, Direktur eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, Wasekjend DPP Partai Golkar Bobby A Rizaldi, dan Direktur Pasca Sarjana Unas Alfan Alfian.

Para pembicara ini secara bergantian memaparkan ketidaksepakatannya jika Pemilihan Presiden (Pilpres) menerapkan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden.

Habiburokhman mengatakan, penerapan PT merupakan sesuatu yang tidak logis karena menjadi penghalang bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan capres. Dia juga mengatakan bahwa pemberlakukan PT bertentangan dengan Pancasila.

“PT ini menghalangi munculnya calon-calon presiden dan menahan munculnya presiden lain. PT juga bertentangan denganPancasila,” ujar Habiburokhman.

Hal yang sama juga disampaikan Rafly Harun. Menurutnya, UU memberikan hak yang setara kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden. Akan tetapi dengan ketentuan PT maka ada partai baru yang tidak bisa mengajukan calon presiden. “Ini berarti ada diskriminasi kepada partai peserta pemilu”.

Ketentuan PT menurut Refly Harun juga menghapus kemungkinan terselenggaranya Pemilu dua putaran. Padahal menurut Refly, UU menganut kemungkinan Pemilu dua putaran jika tidak ada pasangan capres yang memenangkan suara 51 persen plus 1 dan persebaran di 20 persen di tiap provinsi.

“Asas hukum ini didesain mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita ini the biggest presidential election. Maka didesain untuk mengantisipasi pemilu dua putaan”, tambah Refly.

Sementara itu, Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyampaikan soal peluang Prabowo Subianto menjadi Presiden dengan koalisi antara Gerindra dan PKS di momentum Pemilihan Kepalada Daerah (Pilkada). Sikap politik Gerindra yang melakukan manuver di Pilkada, menurut Qodari, beruntung tak membuat PKS tersinggung.

“Langsung aja Prabowo sebenarnga sudah bisa dipastikan hampir Jadi presiden. Masalahnya ada di Gerinda itu sendiri bagaimana menempatkan misalnya, moment Pilkada. Coba kalau kita lihat, Pilkada Gerindra sedang banyak upaya pengguntingan. Kita lihat bagaimana PKS dimainkan, jika saja PKS tersinggung, maka bisa ga jadi tuh barang,” tukasnya

Bobby A Rizaldi mengatakan diberlakukan atau tidaknya PT 20 persen untuk pengajuan Capres sebenarnya tergantung kesepakatan. Bagianya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal PT bagi setiap partai poliitk tidak menjadi masalah.

“Dalam segala sesutu ada hal-hal unik, konsesnsua bersama. Putusan MK terdahulu, setiap Parpol baik sendiri atau bersama-sama tidak ada yang salah. Dianalogikan, masyarakat beli mobil, mengendarai sendiri boleh-boleh saja. Tapi ketika masuk jalur ada aturan,” katanya.

Adapun Alfan Alfian mendorong masyarakat Indonesia lebih peka terhadap isu-isu polilitk. “Civil society peka anti isue-isu politik. Masyarakat politik sekaran kalau engga ikut politis, ya ga ngetren,” ujar dia.

Di tempat yang sama, inisiator GN Center, Andrianto SIP menyampakan pemberlakuan PT 20 persen akan membuat angka golong putih (Golput) meningkat. Kualitas Pemulu juga akan menurun akibat pemberlakukan PT 20 persen tersebut.

“Sesuai semangat dan jiwa Pemilu serentak harusnya tidak ada PT lagi. Karena semangatnya Pemilu konkuren yang bereffect coctail, yakni presiden kuat dan parlemen kuat,” katanya. HR/PN)

SHARE
Comment