Home Hukum Review Diskusi “Kupas Tuntas Skandal BLBI”

Review Diskusi “Kupas Tuntas Skandal BLBI”

Publik-News.com – Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akhir-akhit ini terus menjadi sorotan sejumlah pakar dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan karena skandal yang merugikan keuangan negara ratusan triliun tersebut tak diselesaikan secara hukum.

Demikian kira-kira kesimpulan dari sejumlah pembicara pada acara Halal Bihalal dan diskusi publik bertajuk “Kupas Tuntas Skandal BLBI” yang digelar HUMANIKA di Restoran Raden Bahari, Jl Warung Buncit Raya no 135 Mampang Jakarta Selatan, Jumat (13/72018).

Yang menjadi pembicara pada diskusi ini adalah Mantan Menteri Keuangan DR.Fuad Bawazier, Pemgamat Ekonomi Indef DR.Bima Yudhistira, Pengamat Ekonomi DR.Dina Nurul Fitria, Pengamat Hukum DR.Margarito Kamis, Pengamat Hukum DR Ahmad Yani dan Direktur Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi

Ucok Sky Kadaffi menyampaikan bahwa aset BLBI saat ini tersisa sekitar Rp 78,1 triliun dari aset sebelum yang mencapao Rp 500 trilun. Karena berada di pemerintah, aset tersebut kemudian susah ditangani karena persoalan hukum yang tidak ditegaskkan.

“Yang harus dikejar ada 100 pejabat BLBI, 500 Komisaris. 100 pejabat ini sedang menghirup udara segar bebas,” ujar Ucok.

Menurutnya, untuk menuntaskan skandal BLBI harus ada pergerakan dari masyarakat. Jika tidak, maka hal skandal tersebut akan dianggap sudah selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum, tidak sepenuhnya dapat dipercaya menuntaskan skandal itu.

“KPK tidak bisa dipercaya. Misalnya ada kasus besar, tangkap 1 dan yang lainnya dibiarkan. Yang ditangkap pun bukan yang berkaitan dengan masalah substansial. Hal ini dilakukan supaya KPK terlihat seakan-seakan sudah bekerja. KPK selalu seperti itu jika kita cermati kerjanya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yani menyampaikan bahwa isu skandal BLBI tidak akan pernah hilang. Hal ini didasarkan pada awal janji KPK yang hendak menuntaskan skandal itu. Namun sayang, kata Yani, janji KPK tersebut tak pernah diwujudkan.

“BLBI isue yang tidak pernah hilang. KPK janjinya ingin menuntaskan kasus BLBI. Pada periode ke 1, ke 2 ternyata tidak mampu hingga sekarang. Padahal, audit BPK sudah jelas. Jika ditarik ke belakang apa sih BLBI? Paket kebijakan MRS. Perluasan mendirikan Bank. Kridit likwidasi di atas, Indonesia sebelum ada BLBI tidak ada penyelesaian. Sebelum ada Bank Mandiri, ada Bank plat merah,” tukas Yani.

Sementara itu, Dina Nurul Fitria meminta agar skandal BLBI jilid II harus diantisipasi karena bukan tindak mungkin lembaga keuangan internasional, seperti IMF, kembali menggelontorkan dana pinjaman kepada negara-negara berkembang, seperti, Indonesia

“Antisipasi BLBI jilid 2, sebagai bagian dari agenda IMF sebagaimana tertuang dalam LOI IMF tahun 2002. Oleh karena adanya utang Bank-Bank yang gagal dan mengalami kebangkrutan, melalui IMF punya mengambil Bail Out. Saat sekelompok krisis ekonomi pemerintah Soeharto mengucurkan dana KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) sementara BLBI sebagai fasilitas non program,” katanya.

Dalam perspektif hukum, Margito Kamis meminta pemerintah mengambil sikap terkait skandal BLBI ini.

“Jika saja pemerintah ambil sikap sebenarnya cepat selesai. Kasus ini dibawa ke hukum, tidak mungkin, kecil kemungkinan selesainya. Kasus ini harus diselesaikan dengan cara pandangnya kelola administrasi. Menghadapi kasus BLBI bikin ini, bikin itu tidak akan terselesaikan. Yang akhirnya keluarlah SKL,” katanya.

Bima Yudistira menyoroti perlembatan ekonomi sejak 2015 sampai 2017. Menurutnya, sektor keuangan cukup posifif ketika dimainkan oleh sebuah Bank. Sebab, sebuah Bank mengajarkan jasa keuangan. Disebutkan, hampir semua negara pernah mengalami krisis moneter. Namun, kata dia, hanya di Indonesia yang dengan skandal BLBI nya duit tidak kembali.

“Bail Out itu terjadi jika jika Bank sudah dalam keadaan sehat. Pemerintah Amerika jualan Bank yang menguntungkan. Sebentar lagi kita akan mengalami masa transisi BLBI 2018, jangan sampai ada BLBI jilid 2,” katanya.

Adapun Fuad Bawazier menegaskan bahwa ada konspirasi terkait skandal BLBI itu. “Bank BI itu Bank Konspirator. Bank-Bank yang punya konglomerat. Permainan berlangsung, uang disedot ke group-groupnya sendiri. Bank ini kering tapi dikucuri BI.

“BI tidak menindak dengan alasan anti masyarakat bisa gegar. Lalu diakalilah dengan bikin BLBI. Aslinya BLBI itu tidak ada, jadi BLBI itu bisa macam-macam. Direksi-direksi BI ini nekad, banyak pengaju-pengaju kredit fiktif, alamatnya pun tidak jelas,” kata dia. (MMH)

Comment