Revisi UU BUMN Belum Selesai, Wacana Holdingisasi Harus di Stop

Revisi UU BUMN Belum Selesai, Wacana Holdingisasi Harus di Stop

SHARE

Publik-News.com – DPR belum dapat memastikan kapan pastinya revisi UU BUMN selesai pembahasannya. Sebab, UU tersebut dapat dijadikan payung hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selaku inisiator skema Holdingisasi BUMN.

Tapi, selama revisi UU tersebut belum selesai, maka tidak ada alasan bagi Kementerian BUMN tidak menunda wacana yang tumpang tindihnya kewenangan dalam tata kelola BUMN (antara KemenBUMN dengan Kemenkeu) serta UU ini yang dinilai tidak relevan guna menghadapi era pasar global.

Demikian kesimpulan sejumlah pembicara dalam seminar bertajuk “Arah Revisi UU BUMN dalam Memperkuat Perekonomian Nasional”, Selasa (23/8/2016). Seminar ini menghadirkan narasumber Anggota DPR Komisi VI, Arya Bima, Ekonom senior yang juga bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, Anggota BPK, Komisaris Jasa Marga, Refly Harun dan Rektor Paramdina, Firmanzah.

Dalam kesempatan itu, Arya Biama mengatakan, wacana holdingisasi sebaiknya menunggu hingga revisi UU BUMN selesai agar ada payung hukum yang jelas bagi keputusan nan strategis tersebut. Menurutnya keputusan itu pastinya berpengaruh pada masalah struktur modal di BUMN. Dikatakannya, holdingisasi adalah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi bukan Kementerian BUMN.

“Kewenangan perubahan struktur modal BUMN adalah kewenangan Kemenkeu RI. Bukan Kementerian BUMN. Itu juga salah satu poin yang nanti akan dirubah di revisi UU BUMN,” katanya.

Menurut Arya, BUMN dengan ‘core’ bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (semisal BUMN sektor energi), mutlak dan wajib hukumnya dikuasai oleh negara dan bukan badan usaha privat atau swasta.

“Yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sektor energi, wajib dikelola dan dikuasai oleh Negara, tidak boleh swasta, karena dikhawatikan yang terjadi justru monopoli, dan itu bahaya,” tegas Arya.

Hal senada juga disampaikan Faisal Basri bahwa rencana Menteri BUMN untuk membentuk Holding BUMN Migas, selain banyak menabrak aturan hukum ternyata hal itu tidak lazim dilakukan di dunia korporasi dan investasi.

“Dengan skema Holding dari Kementerian BUMN ini, PGN (Perusahaan Gas Negara/salah satu BUMN yang diakuisisi), tidak lagi berstatus sebagai BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” katanya.

Sementara Prof. Firmanzah berpendapat bawah wacana holding BUMN diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif, mengingat hal ini masih baru dan bagaimana in-line dengan konstitusi yang ada dan pembagian peran masing-masing lembaga negara terkait.

“Saya rasa niatannya untuk memajukan BUMN. Tinggal bagaimana pengaturan atau penyesuannya,” pungkasnya.

SHARE
Comment