“Revolusi Ekonomi Digital dan Kekuatan ICT Dalam Negeri”

“Revolusi Ekonomi Digital dan Kekuatan ICT Dalam Negeri”

SHARE

Kemajuan Teknologi khususnya bidang ICT yang sangat luar biasa cepatnya dan ketergantungan masyarakat dunia pada teknologi yang terjadi pada abad ke 21 ini, khususnya dalam 10 tahun terakhir dimana ICT mendominasi peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global yg pada akhirnyamelahirkan Revolusi Ekonomi Digital yang dawali dengan Konvergensi IT & Telekomunikasi yang kemudian berkembang kearah Konvergensi IT & Telekomunikasi sertaPenyiaran beberapa tahun belakangan ini sehingga menuntut pula Lahirnya Konvergensi Kebijakan dan Regulasi pada Industri ICT.

Dan yang menarik dicermati adalah Konvergensi ICT ke-3 domain diatas dengan Industri lain seperti Industri Financial Services yang melahirkan perusahaan-perusahaan Financial Technology (FinTech) lokal seiring dengan adanya Kebijakan Elektronifikasi dan Financial Inclusion dari Bank Indonesia dan Financial Technology dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melibatkan bukan hanya pelaku di sektor Perbankan tapi juga Lembaga/Institusi Keuangan Non Bank dan pelaku di sektor Telekomunikasi dengan adanya layanan e-Money,APMK dan Remittance.

Maraknya e-Commerce dan M-Commerce yang sering pula disebut Digital Marketingmelibatkan Konvergensi ICT dengan Industri Perdagangandan Jasa membuat Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi perkembangan “Universal Konvergensi Teknologi” ini dengan merumuskannya melalui lintas Kementrian terkait dibawah Kementrian Perekonomian.

Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Internet melalui penyediaan Koneksi Pita Lebar (Broadband) baik itu melalui Palapa Ring (wireline) maupun 4G (wireless)ataupun project USO harus dipercepat untuk mengurangi digital divided antara masyarakat kota dan masyarakat desauntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan Indonesia Timur & Barat dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta akses informasi yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Software, Aplikasi dan Content yang menjadi bisnis masa depan bangsa ini yang merupakan Core Strong Valueperusahaan ICT Lokal sudah selayaknya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas , bangsa dan Negara baik di kalangan swasta apalagi di institusi pemerintah (pusat dan daerah) serta bumn dan bumd.

Lahirnya kebijakan Permen 65/2016 Kemenperin tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Ponsel yang melibatkan Kementrian Kominfo, Kementrian Perdagangan dan Kementian Perindustrian sebagai Leading Sektor merupakan suatu langkah nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah sebagai Regulator dan Pembina Industri ICT dalam negeri. Namun peran tersebut hendaknya tidak berhenti diregulasi saja tapi jugamengarahkan dan memonitor bagaimana agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di lapangan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat perusahaan Software, Aplikasi dan Content Lokal karena mereka (pengembang lokal) berhadapan dengan perusahaan ICT global khususnya perusahaan ponsel dan pengembang globalyang kuat secara finansial, brand dan positioning di pasar Indonesia.

Untuk bidang Penyiaran atau Broadcasting termasuk Digital TV, regulator mesti mengatur dan menata kembali izin frekuensi agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi dandominasi kepemiikan hanya pada beberapa group Pengusaha Media TV saja karena disamping Frekuensi itu terbatas jugaNegara mesti mendapat benefit berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemberian izin tersebut selain dari Pendapatan Pajaknya.

Kolaborasi antara pelaku Industri ICT dan industri Perdagangan yang melahirkan e-Commerce dan M-Commerce yang membantu mempertemukan antara pembeli & penjual mempercepat proses terjadinya transaksi dan peningkatan volume penjualan serta kemudahan promosi dan metode pembayaran yang canggih, beragam dan mudah seperti Payment Online secara signifikan meningkatkan pendapatan ekonomi yang pada akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bersama dengan China dan India, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu raksasa bisnis e-Commerce di Asia Pasifik bahkan juga di dunia. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah pengguna e-Commerce yang terus meningkat, jumlah situs e-Commerce yang makin banyak dan beragam, kemudahan cara bayar, promosi dari para pemilik situs e-Commerce, perubahan gaya hidup (life style) di masyarakat, dan pertumbuhan nilai transaksi e-Commerce yang meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan serta ditunjang kebijakan pemerintah dalam Roadmap e-Commerce dengan ditandatanganinya Perpres No.74 tahun 2017 tentang Roadmap e-Commerce 2017-2019 beberapa waktu lalu oleh Presiden Jokowi untuk mendorong Transaksi e-Commerce di tanah air.

Kolaborasi dan Sinergi antara Industri Telekomunikasi dan Industri Financial Services (Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank) dengan perusahaan IT berbasis Financial Technology (Fintech) melalui Aplikasi Branchless Banking dan Fintech akan mempercepat Financial Inclusion(masyarakat yang bankable) dan Elektronifikasi (perubahantransaksi dari cash menjadi cashless) dengan menggunakan SmartCard (Kartu Pintar) khususnya untuk masyarakat pedesaan hingga daerah perbatasan dan pedalaman Indonesiayang jauh dari infrastruktur perbankan tapi telah tersedia infrastruktur telekomunikasi dan internet dan sudah menjadi pelanggan Selular sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah dan desa-desa terpencil serta melahirkan pelaku ekonomi dan pengusaha lokal daerah setempat serta tersedianya lapangan pekerjaan baru dan berdirinya sekolah-sekolah dan universitas serta rumah sakit, tempat hiburan dan sentra bisnis baru.

Untuk referensi model Branchless Banking atau mereka menyebutnya Bankless Banking atau Mobile Money/Mobile Wallet ini sudah proven di Kenya dengan “M-PESA” yang berhasil & sukses dan kini jadi rujukan banyaknegara di Asia & Afrika lainnya yang masyarakatnya banyak yang tidak mempunyai akun di bank (unbankable) seperti di Indonesia.

Proteksi terhadap perusahaan ICT Lokal khususnya untuk Startup dan UKM seperti yang dilakukan Pemerintah dengan Revisi DNI dan KLBI Perpres no 39 tahun 2014 adalah sudah tepat dalam rangka melindungi Aset Perusahaan ICT Lokal dan mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada perusahaan Skala besar (Established), tapi jangan lupa perusahaan investasi asing (PMA) tersebut harus melakukan transfer teknologi ke SDM lokal, keterlibatan SDM lokal pada PMA tersebut dari tingkat staf teknis hingga managemen dan last but not least mesti diwajibkan bayar pajak ke negara, faktanya jika kita cermati Negara maju dibidang ICT seperti China, Korea, India, Jepang, UK dan US melakukan proteksi terhadap produk teknologi mereka dan memberikan subsidi, fasilitas serta stimulus terhadap perusahan lokal mereka sehingga mereka dapat berkompetisi dan menguasai pasar dunia saat ini, sebut saja Huawei dan ZTE dari China, Samsung & Hitachi dari Korea, Infosys dan TCS dari India dll.

Revolusi Ekonomi Digital adalah sebuat Keniscayaan dan bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti tapi sebaliknya adalah Tantangan dan Opportunity yang mesti dihadapi & dieksekusi untuk menDrive pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta ketahanan ekonomi Indonesia kedepan, Ekonomi Digital akan menjadi tulang punggung pertumbuhan Ekonomi Indonesia kedepan yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi kekuatan Ekonomi terbesar di APAC setelah China, India, Korea & Jepang.

Jika pemerintah dan regulator terkait lainnya sukses mengelolanya dan para pelaku usaha dan komunitas di sektor ICT sukses dan benar cara mengeksekusinya dan didukung oleh dunia kampus & (lembaga kejuruan serta pesantren) yang melahirkan SDM berkualitas di sektor ICT dan terjadi sinergi ketiganya niscaya Ekonomi Indonesia kedepan akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa, karena kegiatan apapun pada bidang dan industri apapun saat ini tidak terlepas dari dukungan dan layanan ICT.

Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah kita memberikan Insentif, Fasilitas R&D dan mencarikan Akses Permodalan yang mudah dan murah kepada perusahaan Pengembang ICT lokal dan mewajibkan kepada Kementrian dan BUMN serta menghimbau perusahaan swasta nasional untuk prioritas menggunakan produk ICT Lokal khususnya di bidang Software, Aplikasi dan Content yang menjadi Strong Value daripada kekuatan Industri ICT Indonesia Di tengah era globalisasi dan keterbukaan pasar saat ini, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Produk Teknologi (ICT) Indonesia mesti menjadi “Tuan Rumah” di negerinya sendiri, jika tidak kita hanya menjadi Pasar dan Konsumen serta Penonton bagi Produk Teknologi (ICT) Negara lain seperti saat sekarang ini , Mestinya kita yang mengambil alih market ASEAN dan kawasan Regional Asia Pasifik tersebut dengan kemampuan, kekuatan serta keunggulan komparatif dan kompetitif produk teknologi nasional yang kita miliki yang sudah teruji di market dan digunakan client lokal maupun regional.

Pekerjaan Rumah Pemerintah kedepan adalah BagaimanaPemerintah dalam hal ini Kementrian Perindustrian , Kementrian kominfo, Kementerian & Lembaga terkait lainnyaserta Kementrian Koordinator Perekonomian melahirkan paraTeknoprekteneur-Teknopreneur lokal yang kuat dan tangguh serta mendunia seperti Apple, Microsoft, Oracle, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Alibaba, Paypal, e-Bay, Amazone dsb, at least Indonesia punya beberapa “ICON” perusahaan OTT, e-Commerce, Fintech, Payment, SmartCard dll yang mengglobal dan mendunia.

Momentum peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini hendaknya menjadi titk tolak dan komitmen Pemerintah dalam menghadapi Revolusi Ekonomi Digital dengan penguatan pada kekuatan Teknologi ICT dalam negeri, bangga dan cinta dan gunakan produk teknologi (ICT) Buatan dan Karya Anak Bangsa.

Professor Tarek M Khalil, Seorang ahli management of technology , Guru Besar di Miami University, USA menyampaikan bahwa Negara maju adalah Negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kemakmuran bangsa, bukan teknologi yang menciptakan kemakmuran, tetapi management of technology (MoT) yang baiklah yang dapat menciptakan kemakmuran Semoga hal ini bias terwujud di bumi dan tanah air tercinta, Indonesia kita ini.

 

Oleh: Hasnil Fajri, S.Kom

(Penulis adalah Praktisi, Pakar ICT dan Ekonomi Kreatif, Chairman ICT Care)

SHARE
Comment