Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK

Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK

SHARE

Publik-News.com- Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman), Rhoma Irama hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan uji materi UU Pemilu 2019.

Rhoma tiba dilokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Rabu (9/8/2017). Sementara pasal yang digugat adalah pasal 173 ayat 1, pasal 173 ayat (3) dan pasal 222 UU Pemilu 2019.

“Alasannya adalah kerugian konstitusional dialami partai ketika UU ini berlaku,” katanya melalui rilis media.

Rhoma keberatan jika dalam penggunaan frase “telah ditetapkan” dalam Pasal Pasal 173 ayat (1),  Rhoma meminta MK memutuskan penggunaan frase itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal itu berbeunyi: “Pemilu menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU. Pasal 123 ayat (3) menyatakan partai yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

“Ketentuan Pasal 173 ini bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemiu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajbkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019,” ujarnya.

Menurut Rhoma, UU pemilu terkesan dikriminatif dan dengan terang melanggar asas hukum yang bersifat universial yakni asas Lex non distinglutur nos non distinguere debermus.

“Dan karena itu kita harus tidak membedakan,” katanya. (Fq)

 

 

SHARE
Comment