RUU PILKADA: Presiden Instruksikan Jaga Kualitas Demokrasi

RUU PILKADA: Presiden Instruksikan Jaga Kualitas Demokrasi

SHARE

Publik-News, Selasa 31 Mei 2016. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait perubahan kedua Undang-Undang Pilkada di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (30/5).

“Kita tidak bisa lagi terjebak pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi harus betul-betul memikirkan tujuan yang lebih besar, berorientasi jangka panjang,” kata Presiden saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (30/5), di Jakarta.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, ada dua hal yang menjadi sikap pemerintah dalam revisi UU Pilkada.

Pertama, hal-hal yang sudah baik di pilkada serentak 2015 jangan kembali diubah. Terkait hal itu, tak ada perubahan syarat dukungan. Kandidat dari jalur perseorangan wajib didukung 6,5 persen hingga 10 persen dari daftar pemilih tetap. Kandidat yang maju dari jalur partai politik didukung oleh parpol atau gabungan parpol yang mendapat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara minimal pemilu DPRD.

Kedua, anggota TNI/Polri, pegawai negeri sipil, dan anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) harus mengundurkan diri jika maju menjadi kandidat di pilkada. Sementara petahana yang kembali maju mengajukan cuti.

Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memikirkan tujuan jangka panjang, yaitu menjaga kualitas proses demokrasi di Indonesia. Presiden juga berharap undang-undang yang akan disepakati jangan berubah lagi karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Mudah-mudahan besok siang (hari ini) pandangan mini fraksi dan pemerintah menyepakati pembahasan dan mudah-mudahan tanggal

Ketentuan bagi anggota TNI, Polri, dan PNS untuk mundur ini diatur dalam UU TNI dan Polri, serta UU Aparatur Sipil Negara. Sementara keharusan bagi anggota legislatif untuk mundur ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada September 2015 yang bersifat final dan mengikat.

Mengenai tenggat waktu pengesahan RUU Pilkada ini Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan; “Mudah-mudahan besok siang (hari ini) pandangan mini fraksi dan pemerintah menyepakati pembahasan dan mudah-mudahan tanggal 1 atau 2 Juni, RUU Pilkada sudah dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR,”. []

SHARE
Comment