Saksi: Wajar Pak Irman Gusman Menghubungi Kepala Bulog

Saksi: Wajar Pak Irman Gusman Menghubungi Kepala Bulog

SHARE

Publik-News.com – Sidang lanjutan kasus dugaan suap gula impor dengan terdwah mantan Ketua DPD RI Irman Gusman kemabli digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017). Sidang kali ini menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah Anggota DPD RI Jasarmen Purba. Dalam kesaksiannya, Purba menjelaskan mekanisme, prosedur, serta kode etik anggota DPD RI yang sesuai dengan Undang-Undang MD3 serta implementasinya dalam menerima aspirasi dari konstituen.

Dihadapan majalis hakim dan jaksa penuntut umum, Purba menjewab seluruh pertanyaan dari kuasa hukum Irman. Purba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Irman ketika menindaklanjuti keluhan kelangkaan gula konstituen di dapilnya kepada Bulog sedah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan. Dengan demikian, dia menjelaskan apa yang dilakukan Irman, ini adalah tidak salah karena menyempaikan aspirasi dari rakyat sesuai dengan fakta intergritas.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Irman Gusman yang sempat menghubungi Kepala BULOG tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar dan lumrah, ya mungkin pada saat itu Pak Irman Gusman menghubungi Kabulog hanya sekedar ingin menanyakan seputar harga gula dan alokasi kuota impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat, khan Pak Irman berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, jadi wajar kalau Pak Irman menanyakan hal tersebut” kata Jasarmen Purba saat bersaksi dalam persidangan Irman Gusman, Rabu (11/1/2017).

Tak sampai di situ, Purba juga menjelaskan, Irman tidak memiliki wewenang mengurus stok gula di dapilnya meski dia sebagai Ketua DPD RI. Terkiat mekanisme gratifikasi yang disangkakan kepada Irman, dia berujar, belum ada aturan secara detail. Selain itu, Purba juga menjelaskan bahwa ada larangan bagi anggota DPD ikut berbisnis kendati ia bertalar belakang seorang pengusaha. Baginya, seorang pengusaha harus melepas identitasnya ketika sudah menjabat sebagai anggota DPD. Dikatakannya juga tidak diperbolehkan seseorang pejabat memenafaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pida korupsi, baik untuk kepentingan pribadi, kolompok maupun orang lain.

“Sepengetahuan saya, selama saya menjadi Anggota DPD RI selama dua periode, memang ada aturan tertulis terkait dengan larangan-larangan bagi Anggota DPD RI sesuai pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani semua Anggota DPD RI, salah satu diantaranya adalah Anggota DPD tidak diperbolehkan atau dilarang terlibat dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme, baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Purba juga mengaku pernah menyelesaikan masalah yang sama seperti apa yang dilakukan Irman. Saat Kepulauan Riau, dapil dia, dilanda krisis gula, Purba tak tinggal diam. Dia beserta anggota DPD lainnya langsung menghubungi Kadiv Bulog Regional lain dalam rangkan mendistribusikan kebutuhan rokok.

Usia menjawab pertanyaan kuasa hukum Irman, Purba menjawab pertanyaan perihal kabar OTT Irman oleh petugas KPK. Dia mengaku mendapat kabar dari wartawan perihal tersebut. Kemudian Jaksa menanyakan tata cara tentang penerimaan gratifikasi, apakah dibahas dan dirapatkan di DPD, Purba menjelaskan, setiap mekanisme selalu dibahas pada rapat, namun kelangkaan gula di Sumatera Barat belum dibahas.

Diketahui, hadir dalam perisdangan Irman ini adalah Pimpinan DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Ditemani beberapa anggota DPD lainnya, Kedatangan Hemas ini dalam rangka memberikan dukungan moril terhadap Mantan ketua DPD Irman Gusman yang saat ini menjalani sidang lanjutan kasus dugaan dugaan suap 100 juta Rupiah.

Bagi Hemas, Irman seharusnya memiliki kesempatan untuk melaporkan gratifikasi yang diberikan oleh Direktur CV Rimbun Jaya, Xaveriandy Sutanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan Dewan.

“Menyampaikan pandangannyabterhadap OTT (Operasi Tangkap Tangan) di rumah IG dan IG belum melaporkan ke KPK, dan berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan semua kesaksian serta barang bukti dari yang dihadirkan IG dipersidangan,” ujar Hemas. (TK)

Comments