SBY Digugat Ke Pengadilan Negeri Jakpus, Ada Apa?

SBY Digugat Ke Pengadilan Negeri Jakpus, Ada Apa?

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum  Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digugat ke Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat yang diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

SBY dilaporkan bersama Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan. Sedangkan pihak pelapor diketahui merupakan kader Demokrat, yakni Yan Rizal Usman, Edi Rizal dan Rahmadi Kasim

Perwakilan pihak penggugat, Sahat Saragih menjelaskan gugatan ini disampaikan ke pengadilan karena SBY dan Hinca Panjaitan mengubah AD/ART partai yang hal itu tidak sesuai dengan hasil kongres Demokrat ke-4 di Surabaya. Menurutnya, ada hal mendasar dari adanya tuntutan ini.

Pertama, terkait keberadaan Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) yang  jelas-jelas hal itu tidak ada dari hasil kesepakatan kongres.

“Ada pasal yang diubah beliau. Salah satunya adalah mengenai hal kedudukan BPOKK. Itu tidak ada dibicarakan dalam kongres, tidak ada itu pernah, tapi AD/ART yang didaftarkan di Kumham itu muncul, di situlah letak kesalahan ini,” kata Sahat Saragih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Kemudian, adanya Divis Keamanan Internal yang juga tidak pernah diwacanakan dalam  kongres. “Tetapi ketika ini didaftarkan ke Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) muncul barangnya. Oleh karena itu tentunya ini pelanggaran undang-undang tadi,” ungkap Sahat.

“Ketiga adalah posisi Direktur Eksekutif yang berada di bawah sekretaris jenderal. Seharusnya, Direktur Eksekutif tersebut berada di bawah posisi ketua umum atau ketua harian.” imbuhnya

Sahat mengatakan persoalan ini terpaksa harus dibawa ke pengadilan karena pihak petinggi partai tidak mendengarkan keluhan dari kader.

“Hanya murni bagaimana Partai Demokrat tidak melanggar undang-undang,” tukas Sahat.(Fq)

 

SHARE
Comment