Sebelum Masa Kampanye, Komisi II DPR Desak Mendagri Tunjuk Plt Gubernur DKI

Sebelum Masa Kampanye, Komisi II DPR Desak Mendagri Tunjuk Plt Gubernur DKI

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI calon petahan Ahok-Djarot harus terlebih dahulu mengambil cuti. Hal itu dikatannya merujuk pada pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur calon petahan cuti saat kampanye.

“Cuti, harus cuti. Tetap, di UU menyatakan masa kampanye harus cuti,” kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menurtunya, dengan adanya aturan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu lagi melakukan kordinasi dengan DPR

“Enggak, sudah sesuai UU. Langsung aja. Sekarang tinggal ada nggak mereka bikin PKPU. Kalau misalnya tidak ada di PKPU ya KPU buat lagi PKPU,” terangnya.

Lukman menjelaskan aturan calon petahana harus cuti dimaksudkan agar tidak mennyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan Pilkada

“Pokoknya cuti itu kan kepentingannya supaya tidak terjadi konflik of interest, dari pejabat yang sedang menjabat terhadap kegiatan dia selama masa kampanye. Dicabut semua, yang tertanggung sama negara dicabut semua. Kayak kemarin lah,” tegasnya.

Lukman berharap Mendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI karena kampanye putaran kedua akan berlangsung pada 15 April 2017.

“Harus itu PLT. Dari Mendagri, bisa jadi Pak Soni lagi masuk,” tandas Lukman. (Fq)

SHARE
Comment