Home Regional Sejumlah BEM dan OKP Gelar Diskusi Perppu Ormas di Garut

Sejumlah BEM dan OKP Gelar Diskusi Perppu Ormas di Garut

Publik-News.com – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Perguruan Tinggi dan organisasi kepemudaan (OKP) menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Memperkuat Jati Diri Bangsa, Mendukung Perppu Tentang Ormas Dalam Menjaga Keutuhan NKRI”.

Acara tersebut di gelar di kampus STKIP Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Garut, Minggu (24/9/17) dan dihadiri organisasi mahasiswaan, organisasi kepemudaan dan santri diantaranya, BEM STIE Garut, BEM STKIP Garut, Forum Santri Garut, PMII Garut, KAMMI Garut, Himadikpolkum, STIKES Karsa Husada Garut.

Hilwan Fanaqi (KPUD Garut) mengatakan, jika unsur SARA digunakan dalam Pilkada untuk menjatuhkan kompetitor, cara itu berbahaya, selain melanggar hukum juga berpotensi konflik karena massa pendukung pihak yang dirugikan akan bereaksi. Apalagi saat ini Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi perbincangan berbagai kalangan.

“Di Jawa Barat potensi ke arah itu harus diwaspadai, maka diharapkan masyarakat turut berperan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA.”ujar Hilwan.

Menurutnya, masyarakat diharapkan melihat figur dan program pembangunan yang ditawarkan oleh para pasangan calon kepala daerah daripada isu isu yang tidak konstruktif.

Presiden Mahasiswa STKIP Garut Muhammad Hasanudin, selaku Ketua Pelaksana diskusi publik juga mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas menjadi payung hukum guna membentengi berkembangnya ideologi radikal anti Pancasila.

Menurutnya, Indonesia didirikan oleh para pendiri negara berdasarkan pondasi bangsa yang majemuk, maka Pancasila menjadi keputusan final pemersatu bangsa agar tidak terpecah belah. Kehadiran ideologi anti Pancasila yang diduga dianut oleh beberapa ormas pasti menjadi ancaman terhadap eksistensi NKRI. Oleh karena itu, elemen mahasiswa, pemuda dan santri di Garut menyatakan sikap mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Penerbitan Perppu tentang Ormas merupakan tindakan konstitusional pemerintah dalam menata dan menertibkan situasi. Hal itu patut didukung oleh rakyat Indonesia. Mengenai ketidak setujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara benar melalui proses hukum yang sah,” tegasnya

Dalam acara tersebut BEM STKIP menyatakan sikap. Pertama, menolak segala sikap yang tidak sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa. Kedua, siap tampil di depan untuk menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.Ketiga, menolak segala sikap yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dan keempat mendukung penegakan Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas demi menjaga eksistensi NKRI. (TK).

Comment