Sekali Lagi, KPK Tegaskan Ogah Penuhi Panggilan Pansus DPR

Sekali Lagi, KPK Tegaskan Ogah Penuhi Panggilan Pansus DPR

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memastikan tidak akan datang apabila dipanggil oleh Pansus Hak Angket KPK di DPR. Hal itu dikatakan menanggapi rencana pansus akan memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sebab, saat ini pihaknya tengah mengajukan uji materi atau judicial riview ke MK mengenai keabsahan objek pansus tersebut. Menurut dia, pihaknya akan mengambil sikap setelah ada putusan dari MK.

“Kami sedang menggugat judicial review ke MK. Kami tunggu. Kalau seandainya hasil judicial review itu menyebutkan kami harus hadir, kami hadir,” kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Dia lantas meminta pihak pansus dapat menghormati langkah KPK. “Karena ini kan belum jelas apakah KPK itu subjek dan objek angket. Kedua, soal proses (pembentukan Pansus) tidak sah. Maka dari itu, kami pikir akan lebih baik Pansus Angket menghentikan kegiatannya sampai ada putusan MK,” ujar dia.

Sementara Jubir KPK, Febri Diansyah mempertanyakan rencana Pansus Angket ini. Apalagi jika pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi keterlibatan Agus dalam proyek e-KTP. Padahal, Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP saat ini masih ditangani KPK.

“Jika Pansus masuk pada materi perkara yang sedang berjalan, dalam hal ini kasus e-KTP, tentu wajar kita bertanya. Apakah hal tersebut tidak bisa disebut mencampuri proses hukum?” kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis.

Febri mengingatkan setiap pihak, termasuk Pansus Angket KPK untuk menghormati proses hukum e-KTP yang sedang berjalan. Apalagi, dalam kasus ini telah dua terdakwa yang sudah divonis bersalah. Sementara tiga tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan.

“Apalagi saat ini KPK sudah menetapkan dua orang tersangka baru lagi dari unsur DPR-RI, yaitu SN dan MN,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu memberikan sinyal rencana mereka memanggil Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam rapat pansus untuk diminta penjelasan mengenai kinerja KPK.

Pansus Angket memang mempertanyakan beberapa hal yang dikerjakan KPK. Diantaranya soal penyidikan yang kurang bukti, kebocoran dokumen sampai ihwal dana hibah ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

SHARE
Comment