Home Hukum Sekjend KAI Duga Ada Tindakan Sewenang-Wenang KPU Soal ketidaklolosan PBB

Sekjend KAI Duga Ada Tindakan Sewenang-Wenang KPU Soal ketidaklolosan PBB

Publik-News.com – Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia (KAI) Aprillia Supaliyanto menduga ada unsur kesengajaan yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal tersebut dikatakan Aprillia ketika ditanya perihal soal keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang sudah mengatakan 16 Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, keputusan KPU tersebut dalam waktu berbeda dianulir dan mengatakan satu Parpol tidak memenuhi syarat (TMS), yakni PBB.

“Ketika hasil verifikasi administratif dan faktual yang sudah dilakukan, kemudian di plenokan yang sudah ada keputusan, maka keputusan itu final sudah, iya kan. Itu tidak bisa di gugurkan,” ujar Aprillia saat dihubungi, Selasa (27/2/2018).

Menurutnya, jika KPU Provinsi Papua Barat merubah keputusan pleno maka hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan menyimpang dari keputusan politik dan hukum. Dia menambahkan, tindakan KPU Provinsi Papua Barat sewenang-wenang dan secara sepihak tersebut wajar dipersoalkan oleh PBB, sebagaimana dikatakan Yusril Ihza Mahendra dalam berbagai kesempatan.

“Menurut saya ini adalah terjadi sebuah abuse of power, ada tindakan kesewenang-wenangan yang di lakukan pemegang otoritas ya. Apakah di sini bisa dipersoalkan? Sangat bisa. Pejabat publik tidak bisa dia melakukan tindakan-tindakan yang sewenang- wenang,” katanya.

Lebih lanjut, Aprillia menambahkan dirinya sepakat jika Yusril menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan tindakan kasewenang-wenangan KPU yang menghambat perjuangan PBB dengan cara tidak meloloskan menjadi partai peserta Pemilu 2019.

“Makanya saya katakan bukan saja PBB bisa mempersoalkan secara administratif ketata negaraan ya, bukan hanya bisa mempersoalkan secara administratif atau berdasarkan UU Pemilu, tapi menurut saya ini bisa aa dilakukan terobosan hukum, di pidanakan,” tukasnya.

Untuk diketahui, persoalan PBB dan KPU ini kini ditangani oleh Bawaslu. Sidang ajudifikasi akan digelar sekitar pukul 15:00 pada, Selasa (27/2/2018) sore nanti. (PN)

 

Comment