Home Hukum Sekjend KAI: Saya Orang Paling Tidak Setuju Hasil Revisi UU MD3

Sekjend KAI: Saya Orang Paling Tidak Setuju Hasil Revisi UU MD3

Publik-News.com – Pengesahan revisi UU MD3 yang diputuskan DPR dan pemerintah mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kendati mendapat penolakan, UU yang dianggap membuat “DPR semakin sakti” tersebut belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen KAI, Aprillia Supaliyanto menegaskan UU MD3 yang sudah resmi berlaku dan tidak bergantung kepada tandatangan Jokowi. Hal yang dapat dilakukan untuk menggagalkan revisi UU MD3 tersebut adalah Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang MD3.

Hal lain yang bisa dilakukan, menurut Aprillia, adalah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jika misalnya MK mengabulkan pengajuan judicial review, menurur Aprillia, hal tersebut tentu akan membuat malu DPR dan pemerintah.

“Kalau JR (judicial review) itu dilakukan dan dikabulkan maka ini adalah kegagalan bagi si pembuatnya. Mestinya pembuatnya itu bukan menyooroti personal, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Aprillia saat dihubungi, Rabu (28/2/2018).

Menurut Aprillia, DPR dan pemerintah harus melakukan intropeksi diri jika misalnya
revisi UU MD3 yang sudah sah tersebut gugatannya dikabulkan oleh MK. Artinya, DPR dan pemerintah tidak boleh melakukan revisi UU jika hanya bertujuan membungkam pendapat dan ekspresi masyarakat.

“Tujuan yang harus dibangun itu mestinya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Orang awam menganggap revisi ini untuk kepentingan sesaat, pribadi dan golongan.
Dan saya termasuk orang yang tidak setuju dengan (hasil revisi UU MD3) itu karena ini merusak demokrasi,” katanya. (KR)

Comment