Sektor ESDM Terpuruk, Kementerian Wara-wiri Gak Jelas

Sektor ESDM Terpuruk, Kementerian Wara-wiri Gak Jelas

SHARE

Belakangan ini kita dihebohkan oleh berita sosial media tentang penunjukan mantan puteri Indonesia sebagai juru bicara kementrian

ESDM. Publik mempertanyakkan kompetensi yang bersangkutan dalam urusan minyak, gas tambang, dan segala urusan di kementrian ESDM. Foto foto selfi, dan video menteri yang wara wiri didampingi perempuan cantik tersebut tersebar di media sosial. Banyak pihak yang mempertanyakan.

Tapi bukan itu yang hendak kita persoalkan. Itu urusan pribadi menteri, masalah kelakuan pribadi memang bukan urusan publik barangkali. Tapi yang dipersoalkan adalah prestasi kementrian ESDM sampai dengan saat ini tidak terlihat sama sekali.

Satu satunya kebijakan yang dirasakan publik sejak menteri yang baru Ignatius Jonan diangkat oleh Jokowi adalah kenaikan harga listrik secara bertubi tubi. Harga listrik Indonesia telah melebihi harga listrik Amerika Serikat, India dan China. Akibat kebijakan Menteri ini harga harga kebutuhan pokok merangkak naik, karena biaya produksi yang disebabkan kenaikan listrik ikut naik. Inflasi pun tergerek ke naik. Pemerintah menetapkan inflasi tahun 2017 akan berada di angka 5%. Tinggi sekali untuk ukuran daya beli masyarakat yang sekarang justru sedang merosot.

Lebih dari itu tidak prestasi sama sekali yang dapat ditunjukkan oleh Kementerian ESDM, paling tidak dalam dua sektor penting dibawah kementrian ini yakni sektor migas dan sektor tambang. Padahal kedua sektor ini tengah menghadapi masalah pelik dan krusial untuk diselesaikan.

Bagaimana blunder dalam sektor migas dilakukan oleh menteri ESDM? Menteri membuat kebijakan yang baru namanya skema Gross Split migas. Skema ini menggantikan skema cost recovery yang selama berpulu puluh tahun digunakan oleh negara. Indonesia memang merupakan pelopor dari skema pengelolaan migas cost recovery di dunia. Indonesia dalah yang pertama kali menggunakannya.

Menteri sesumbar menyatakan bahwa skema gross split akan menguntungkan negara. kebijakan yang “asal” dan sama sekali tidak berkaca kepada sejarah maupun kondisi obyektif yang ada. Kita tidak perlu menguraikan panjang lebar soal sejarah bagaimana kedaualatan migas hendak diwujudkan oleh pendiri bangsa, karena itu pasti akan sulit dipahami oleh kementrian ESDM saat ini. Berkaca saja pada kondisi obyektif harga minyak turun, over produksi migas, dll, maka semua akan mudah untuk disimpulkan bahwa kebijakan gross split itu “asal jeplak”.

Skema Gross Split adalah kelanjutan dari liberalisasi penuh sektor migas. Dengan skema ini negara tidak perlu ikut campur lagi dalam urusan pengelolaan migas. Negara menyerahkan sepenuhnya pengelolaan migas kepada swasta. Negara terima bersih hasil migas setelah dikurangi oleh seluruh biaya yang dikeluarkan swasta dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Negara tidak lagi mematok produksi migas nasional. Jadi kalau produksi kurang dan menurun tinggal impor minyak.

Menteri Menteri ESDM menerbitkan peraturan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Secara definisi skema Gross Salim adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Sekilas tampak bagus, namun dibakik semua itu adalah sebuah skema liberalisasi penuh, karena negara tidak lagi mengontrol migas. ini merupakan suatu keadaan yang lebih buruk pasca lahirnya UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang neoliberal itu.

Sebetulknya agak malas membahas masalah gross split ini, karena skema inipun tidak jalan. Hanya membuang buang waktu saja membicarakannya. Kebijakan inipun tidak bekerja. Karena sampai sekarangpun pemerintah masih memakai skema cost recovery. Namun perubahan kebijakan yang “aneh aneh” mulai menimbulkan dampak merusak, sehingga publik wajib menyorotinya.

Sekarang bagaimana kinerja sektor migas. Tentu saja sektor ini terpuruk. Lifting minyak sejak awal Januari hingga akhir Juni 2017 mencapai 802 ribu barel per hari (bph). Padahal realisasi tahun lalu di periode yang sama 817 ribu bph. Demikian juga dengan ekspor migas juga mengalami penurunan 0,38%. Sementara Pada paruh pertama 2017 capaian investasi hulu minyak dan gas bumi terealisasi US$3,98 miliar dari target US$13,8 miliar, hanya 28% dari target. Padahal harga minyak secara rata rata lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Wadoh mas Joko..piye iki..

Oleh : Salamuddin Daeng
(Penulis adalah Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

SHARE
Comment