Sengkarut Peradilan Kasus Novanto

Sengkarut Peradilan Kasus Novanto

SHARE

Kemarin ada hal menarik dari sidang perdana pokok perkara kasus korupsi terdakwa Novanto yang dilaksanakan pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat (13/12/2017).

Disamping alasan tiba-tiba sakit dan diare 20 kali sehingga sidang di skorsing beberapa jam untuk diperiksa oleh tim kesehatan dari dokter RSCM dan dinyatakan sehat wal afiat.

Segala taktik dan siasat Novanto memang menarik disimak, bak serial drama sandiwara radio Saur Sepuh tahun 1980-an dan Tutur Tinular tahun 1989 semasa saya kecil dulu.

Tokoh Arya Kamandanu, Arya Dwipangga, Mei Shin dan Sakawuni merupakan sosok yang masih segar dalam ingatan saya dengan cerita apik masa kekuasaan kerajaan Singosari di tanah Jawa.

Pertaruhan jiwa kesatria, adu kesaktian, kepandaian syiar “berdarah” Dwipangga, pengkhianatan, intrik dan kekuatan cinta Mei Shin.

Tak lupa, sosok tokoh Mpu Tung Bajil yang memiliki ilmu sakti, dan kanuragan, jago siasat, licik dan yang pasti tidak sakit-sakitan. Tapi bukan itu semua yang ingin kita ulas pada kesempatan kali ini.

Novanto telah berhasil mengundang para pendekar ahli ilmu hukum untuk turun gunung bersilat pendapat mungkin juga pendapatan dalam soal yang menimpanya, yaitu dugaan korupsi megaskandal KTP Elektronik senilai Rp 2,3 triliun.

Dalam kasus Novanto, ada dua perkara hukum yang sedang dihadapi yaitu sebagai penggugat dalam perkara praperadilan terkait sah tidaknya penahanan yang bersangkutan yang dilakukan oleh penyidik KPK atau tidak;

Kedua, sebagai tergugat sekarang terdakwa dalam perkara dugaan korupsi KTP elektronik yang perhari ini telah disidangkan oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.

Perkara Novanto bergelut antara pencarian keadilan dan perlindungan HAM melawan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan hak atas identitas dan kartu identitas (KTP) warga negara.

Perkara Novanto juga melahirkan polemik norma hukum dan sikap hakim Yanto yang juga ketua PN Jakarta Selatan terhadap dua perkara Novanto yang sedang dipimpinnya serta dampak hukum yang dilahirkannya.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77- Pasal 83 KUHAP (UU No. 8/1981). Kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 a KUHAP).

Kewenangan praperadilan diatas kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pertama kali pada 17 Juli 2017 dan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarat Selatan.

Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim Cepi Iskandar kemudian dikabulkan sehingga status tersangkannya menjadi gugur atau tidak sah (29/9/2017).

Pada Jumat (30/11/2017), KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya setelah beberapa kali dipanggil penyidik tapi tak dipenuhi dengan pelbagai alasan seperti sedang tugas negara, kegiatan partai atau sakit.

Untuk kedua kalinya pula, Novanto mengajukan gugatan praperadilan setelah melewati sekian drama ala serial saur sepuh antara para pesilat hukum, KPK dan pengacaranya.

Sebagai penonton drama kadang marah, jengkel, ketawa dan bahkan tegang disaat penggerebekan rumah Novanto yang akan ditangkap penyidik KPK. Bahkan ada adegan tabrakan yang menghasilkan gaya hiperbolis berjuluk “bakpao”.

Di gugatan praperadilan kedua, memunculkan diskusi hukum tentang asas nebis in idem, dan status praperadilan ketika perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan.

Saya berpandangan bahwa KUHAP dan hukum secara umum diciptakan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa atau pemerintah dan menjaga agar hak asasi manusia dilindungi dan dihormati.

Novanto menuntut haknya agar diperlakukan adil dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, Novanto juga harus taat hukum dan tidak menggunakan kewenangannya sebagai pejabat negara untuk melanggar hukum dan merugikan hak warga negara lainnya.

Dalam soal praperadilan, status praperadilan gugur sesuai keputusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 atas uji materi Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Selain itu, dalam pertimbangan MK ditegaskan bahwa untuk terciptanya kepastian hukum, MK memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu praperadilan yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”. Jadi buka saat dakwaan dibacakan seperti pendapat beberapa ahli hukum lain.

Persoalannya sekarang, ketika sidang pertama dimulai dan juga telah dibacakan dakwaan terhadap kasus Novanto, hakim Yanto masih melanjutkan sidang praperadilan dengan agenda putusan pada hari ini, (14/12/2017) yang seharusnya sudah gugur.

Ada dua dampak hukum yang dilahirkan putusan praperadilan tersebut; Pertama, Putusan praperadilan dapat dinyatakan bertentangan dengan UU dan putusan MK sehingga batal dengan sendirinya atau batal demi hukum.

Hakim Yanto sendiri menyatakan (7/12/2017) bahwa praperadilan Novanto gugur saat palu sidang dimulai untuk menyidangkan pokok perkara, demikian pula dinyatakan pengacara Novanto, Maqdir Ismail (13/12/2017).

Kedua, Perbuatan hakim Yanto dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya bahwa praperadilan dapat tetap dilanjutkan walaupun telah dimulai sidang pertama dan dakwaan telah dibacakan di depan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Yurisprudensi tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku khususnya yang mengatur praperadilan.

Perilaku hakim Yanto patut dipertanyakan, apa motif melanjutkan sidang praperadilan tersebut? walaupun saya berpikir bahwa putusan praperadilan Novanto akan ditolak.

Aspek praperadilan (hukum acara) dan pokok perkara (hukum materil) sama pentingnya. KPK harus belajar dari pelbagai kekalahan yang dialami selama ini dan penetapan tersangka yang menggantung hingga tahunan tanpa disegerakan ke meja pengadilan.

Mengabaikan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan pelanggaran HAM dan perundang-undangan. Pemberantasan korupsi dengan mengabaikan UU dan HAM sama jahatnya dengan perbuatan korupsi.

Yang menarik dalam sengkarut kasus Novanto kalau praperadilan kedua Novanto dikabulkan sementara perkara pokok sudah disidangkan. Apakah pokok perkara akan gugur ?, Drama serial saur sepuh makin asyik dipercakapkan para pesilat hukum dan masyarakat. Wallahu a’lam bissawab

Oleh: Syamsuddin Radjab

Comment