Serat Keindonesiaan

Serat Keindonesiaan

SHARE

Saudaraku, hakikat kebangsaan Indonesia adalah suatu kesatuan dalam keragaman (bhinneka tunggal ika), yang terbentuk melalui proses penyerbukan silang budaya yang menghadirkan irisan-irisan persamaan dalam perbedaan.

Indonesia bisa dikatakan sebagai “taman sari dunia”. Di taman itu tumbuh bunga warna-warni. Setiap bunga punya kekhasan keindahannya masing-masing,  sehingga tak bisa dikatakan yang satu lebih indah dari yang lain. Karena kehadiran beragam jenis warna dan keindahan itulah yang membuat tamansari keindonesiaan tampak asri memesona, bagai nirwana Dunia Timur.

Sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudera, dengan daya tarik kekayaan sumberdaya yang berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik-temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Menurut Denys Lombard (1996), “Sungguh tak ada satu pun tempat di dunia ini—kecuali mungkin Asia Tengah—yang, seperti Nusantara, menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu.” Dia melukiskan adanya beberapa ‘nebula’ (jaringan) sosial-budaya yang secara kuat memengaruhi peradaban Nusantara (secara khusus Jawa): Indianisasi, jaringan Islam dan China, serta arus pembaratan.

Sedemikian ramainya penetrasi peradaban global silih berganti, sehingga Nusantara sebagai tempat persilangan jalan (carrefour) tidak pernah sempat berkembang tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. Akan tetapi, menurut Lombard, situasi demikian tidak perlu dipandang sebagai kerugian. Posisi sebuah negeri pada persilangan jalan, pada titik pertemuan berbagai dunia dan kebudayaan, jika dikelola secara baik, mungkin dalam evolusi sejarahnya bisa membawa keuntungan, kalau bukan syarat untuk terjadinya peradaban agung.

Politik memainkan peran penting dalam mengambil sisi konstruktif dari proses penyerbukan silang budaya ini. Sungguh beruntung, desain politik Indonesia dalam memulai pendirian Negaranya telah mengambil pilihan yang tepat.  Meskipun struktur keanggotaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tidak memuaskan semua kalangan, unsur-unsur perwakilannya cukup merepresentasikan keragaman golongan sosial-politik, etnis dan agama di negeri ini.

Keanggotaan BPUPK bisa dikategorikan ke dalam lima golongan: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota) dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang) dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPK ini terdiri dari kaum pria, karena ada 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito). Keragaman latar kedaerahan lebih tampak dalam komposisi keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Dengan demikian, sejak awal berdirnya, Negara Indonesia adalah negara persatuan yang didirikan secara gotong royong dengan mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam ungkapan Bung Karno, “Kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua!”

Untuk dapat mempertahankan negara semua buat semua itu, diperlukan keseimbangan gerak dari sepayang sayap Garuda Indonesia: sayap persatuan dan sayap keadilan. Pada pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa perwujudan negara yang dikehendaki ialah “Negara–begitu bunyinya–yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam usaha itu, penyelenggara negara memainkan peran penting. Hal ini ditekankan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Meski demikian, negara persatuan dan keadilan juga menuntut peran aktif warga negara, bukan hanya dalam menuntut haknya, tetapi terutama dalam menunaikan kewajibannya. Seperti diingatkan oleh Prof. Soepomo, “Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya “apakah hak-hak saya?”, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini?…Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.” Pandangan Soepomo ini mendahului apa yang kemudian ditekankan oleh John F. Kennedy kepada rakyat Amerika Serikat pada 1961, “Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negara bagi dirimu; tanyalah apa yang dapat diberikan oleh dirimu kepada negara” (Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country).

Dari perjalananku menjejahi Indonesia dari ufuk ke ufuk, dari jarak dekat dengan bau keringat dan kaki-kaki kebangsaan, jelas terlihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat dalam kehadiran negara yang lemah. Meski usaha pemerintahan dalam melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan menertibkan warganya masih relatif lemah, sambung rasa kebangsaan Indonesia masih relatif kuat. Masih kuatnya simpul kebangsaan inilah yang dapat menahan negara ini dari perpecahan.

Dalam kenyataannya, kuatnya tenunan rasa kebangsaan ini tidaklah sekadar mengandalkan pasak besar elit politik, melainkan oleh rajutan serat-serat tipis keindonesian, yang menampung inisiatif-inisiatif warga secara sukarela. Yakni gugusan inisiatif civic engagement dari keragaman agen sosial dalam usaha menyelesaikan problem-problem konkrit kewargaan dengan semangat keadaban publik yang non-diskriminatif.

Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatra Utara, ada begitu banyak mata air kecemerlangan yang mengalir dari kearifan dan ketulusan pengabdian para tetua adat, guru-guru, pemuka agama, pengusaha, seniman, jurnalis dan tokoh-tokoh masyarakat sipil lainnya, yang dapat memberi pelajaran bahwa: negara-bangsa ini memang banyak masalah, tetapi satu kepala manusia bisa menyelesaikan banyak hal. Apalagi, jika serat tipis agen-agen konstruktif ini bisa bertaut dalam semangat gotong-royong, membuka diri penuh cinta untuk yang lain.

Seperti diingatkan oleh Bung Hatta (1928), “Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Dalam kaitan ini, Bung Hatta kerap kali berseru: ”Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.”

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

SHARE
Comment