Setelah Dikritik Tim Advokasi Jokowi-JK, Jaksa Agung Tidak Jadi Ajukan Banding Kasus...

Setelah Dikritik Tim Advokasi Jokowi-JK, Jaksa Agung Tidak Jadi Ajukan Banding Kasus Ahok

SHARE

Publik-News.com – Setelah didesak Tim Advokasi Jokowi-JK, Jaksa Agung, HM Prasetyo akhirnya tidak ingin melakukan banding terkait kasus penistaan agama yang menjerat Basuk Tjahja Purnama alias Ahok sebagai terpidana. Prasetyo tidak ingin melampui keinginan Ahok karena sudah lebih dahulu memutuskan menarik banding.

Hal ini disampaikan Prasetyo kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017). Menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh institusinya.

“Toh Ahok sudah menerima putusan. Jangan kita hanya fokus satu kasus saja,” ujar Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga belum memastikan kapan berkas banding kasus Ahok itu akan ditarik dari tangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Masih ditunggu dari Jampidum,” pungkas politisi dari Partai NasDem itu.

Sebelumnya, Tim Advokasi Jokowi-JK, melalui koordinatornya, Syamsuddin Radjab mengkritik sikap Prasetyo karena terlalu memasukan diri untuk mengajukan banding dalam kasus yang menjerat Ahok itu. Bagi Syamsuddin, ada dua alasan bagi Jaksa Agung dan JPU untuk menarik banding kasus Ahok ini.

Pertama,Ahok sendiri sebagai terpidana sudah mengakui dan menerima putusan Pengadilan di tingkat pertama.

Kedua, pihak Ahok sudah menarik memori bandingnya alias menerima putusan hakim pengadilan tingkat pertama dan otomatis putusan itu inkrah.

“Kalau alasan Jaksa Agung atau JPU ngotot banding berarti patut dipertanyakan. Apakah Jaksa Agung mewakili publik atau berubah menjadi pengacara terpidana,” katanya.

Dia menegaskan, dalam ketentuan SOP pidana umum kejagung No.36 Tahun 2011, tercantum dalam Pasal 42 bahwa soal pengajuan upaya banding terdapat 3 ketentuan.

Pertama, pengajuan banding dilakukan oleh JPU berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

“Dalam hal ini rasa keadilan masyarakat yang mana yang dia perjuangkan,” tegasnya.

Kedua, pengajuan banding oleh JPU harus dikonsultasikan kepada pimpinan, dalam hal ini Jampidum dan Jaksa Agung.

“Jadi bohong Prasetyo kalau dia mengatakan bahwa banding itu urusan JPU,” tukasnya.

Ketiga, pengajuan upaya banding harus merupakan hasil dari gelar perkara. Pertanyaannya, kapan Jaksa Agung menggelar perkara kasus Ahok? Sebab, selama ini publik tidak pernah tahu kapan gelar perkara kasus Ahok itu dilakukan.

“Jadi sebaiknya Jaksa Agung dan JPU tidak ngotot mengajukan banding,” tutup mantan Ketua PBHI ini. (PN)

Comment