Setelah James Riady Ingin Bantu Dana Rp 3 Miliar, PBNU Keluarkan Fatwa...

Setelah James Riady Ingin Bantu Dana Rp 3 Miliar, PBNU Keluarkan Fatwa Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah

SHARE

Publik-News.com – CEO Lippo Group James Riady menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (19/11/2016) lalu. Dalam kesempatan itu, dia mendorong PBNU membangun rumah sakit umum di daerah.

Tujuannya, untuk membantu warga NU miskin yang kesulitan dengan biaya kesehatan. Padahal, NU sendiri saat ini tercatat sudah mengelola sekitar 30 rumah sakit swasta yang tersebar di seluruh Tanah Air. James Riady sendiri mengaku sudah siap menggelontorkan dana miliaran rupiah jika PBNU membangun rumah sakit umum.

“Bangunan satu meter paling Rp 1,5 juta, bangun 2.000-3.000 meter paling Rp 3 miliar. Lalu equipment (peralatan)nya kan tidak usah ada MRI dan CTscan, jadi paling Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Jadi mau bangun 50,60,70 ranjang uangnya tidak seberapa,” kata James kala itu.

Kemudian selang beberapa hari dan bertepatan dengan Muktamar Muslimat NU Ke-70, PBNU mengeluarkan fatwa tidak sah bagi umat Islam yang melaksanakan shalat jumat di jalan. Hal ini dikatakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Namun Said membantah fatwa yang dikeluarkan PBNU tersebut terkait kasus Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok

“Jumatan di jalan tidak sah. Saya hanya mengeluarkan fatwa, tidak ada kaitannya dengan (kasus) Ahok,”

Menurut Said, PBNU tak sekedar mengeluarkan fatwa larangan semata. Fatwa larangan itu merujuk kepada mahzab Imam Syafie dan Imam Maliki. Bahkan Said menilai bila jamaah dengan sengaja atau berniat sungguh-sungguh salat Jumat di jalan maka tidak sah.

Ia beralasan hal itu akan mengganggu ketertiban dan kepentingan orang lain. Berbeda misalnya, bila salat Jumat di masjid lantas jamaah membludak dan memenuhi jalan raya.

Diketahui, massa aksi unjuk rasa damai “Bela Islam” jilid III yang bakal berlangsung pada 2 Desember 2016 mendatang. Massa aksi ini akan menggelar shalat jumat berjamaah di sepanjang jalan Jl Thamrin dan Sudirman Jakarta.

Massa umat islam dar berbagai ormas keagamaan ini tergabung dalam gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Dan GNPF MUI ini tidak ada hubungannya dengan MUI secara kelembagaan. (HR)