Soal 5 Ribu Senpi Ilegal, GEPRINDO: Sebaiknya Panglima TNI Tidak Ragu Bertindak

Soal 5 Ribu Senpi Ilegal, GEPRINDO: Sebaiknya Panglima TNI Tidak Ragu Bertindak

SHARE

Publik-News.com – Presiden Gerakan Primbumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P Simanjuntak mendukung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar menjalankan langkahnya sesuai dengan ucapan soal adanya institusi di luar TNI-Polri yang membeli 5 ribu pucuk senpi ilegal.

Menurut dia, jika memang informasi dengan adanya pembelian 5.000 pucuk senjata oleh lembaga di Indonesia secara ilegal dan non-prosedural seperti yang disampaikan oleh intel TNI itu, Bastian pun menyarankan agar Panglima membuktikan ucapannnya dengan melakukan tindakan konkret.

“Pernyataan tersebut sangat serius, dan sebaiknya Panglima TNI tidak ragu-ragu bertindak tegas untuk membuktikan ucapannya,” kata Bastian dalam keterangan persnya.

Namun jika sampai Panglima TNI justru tidak melakukan pembuktian seperti informasi yang disampaikan sudah berstatus terkonfirmasi alias A1, maka dikhawatirkan opini liar justru akan muncul dan balik menyudutkan posisi Jenderal TNI dari kesatuan Angkatan Darat itu.

“Jika tidak dikhawatirkan akan banyak serangan opini dari pihak-pihak yang merasa terpojok atas ucapan panglima TNI,” pungkasnya.

Kemudian Bastian juga menilai, bahwa sebagai Panglima yang memiliki amanah untuk menjaga NKRI, maka sudah menjadi kewajiban panglima untuk berupaya menyelamatkan bangsa dan negara dari rencana-rencana jahat pihak tertentu yang ingin merusak fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara untuk kepentingan kelompoknya.

“Panglima tidak perlu ragu dalam bertindak, tangkap orang-orang tersebut, segera buka kejahatan-kejahatan mereka di hadapan masyarakat, agar masyarakat tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di lingkaran elit,” tegasnya.

Sementara terkait dengan klarifikasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto terkait dengan perkembangan isu kebangkitan PKI dan pembelian senjata sebanyak 5.000 unit, Bastian menilai banyak masyarakat yang masih lebih percaya ucapan TNI.

“Dari hasil pengamatan saya dan hasil survey di media sosial, hingga hari ini mayoritas masyarakat masih lebih percaya kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo daripada Menkopolhukam Wiranto,” terangnya.

Dengan tingkat kepercayaan tersebut, sehingga pembuktian ucapan yang sempat dilontarkan oleh Panglima tersebut harus dilakukan demi menjaga tingkat kepercayaan publik tersebut.

“Karena itu, Panglima harus segera membuktikan ucapannya agar kepercayaan masyarakat yang sudah begitu tinggi kepada TNI tidak luntur secara perlahan,” tutupnya.

Diketahui, di hadapan para purnawirawan Jenderal TNI dalam agenda Silaturrahmi Purnawirawan TNI di Cilangkap beberapa hari yang lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyebut ada institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Bahkan rekaman suara Panglima tersebut mencuat dan menjadi viral di kalangan masyarakat. Namun sayangnya, Jenderal Gatot tidak mengungkap apa institusi yang dia maksud itu.

Berselang dua hari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menggelar jumpa pers dan mengedarkan pernyataan tertulis.

Wiranto mengatakan, bahwa ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian Indonesia (Polri).

Padahal Nurmantyo sama sekali tidak menyebut nama institusi apalagi nama pejabat dalam pernyataan terbuka dia di depan purnawirawan TNI, yang kemudian menjadi polemik di publik itu.

Wiranto mengatakan, informasi dari Panglima TNI tentang ada instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang akan membeli 5.000 senjata standar TNI, tidak pada tempatnya dikaitkan dengan ekskalasi kondisi keamanan saat ini.

Dia menjelaskan dikonfirmasi kepada Panglima TNI, Kepala Kepolisian Indonesia, Kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen dan bukan senjata standar militer. (Red)

SHARE
Comment