Soal Kebijakan Archandra, Komisi VII DPR Panggil Luhut Kamis Besok

Soal Kebijakan Archandra, Komisi VII DPR Panggil Luhut Kamis Besok

SHARE

Publik-News.com – Berbagai kebijakan mantan menteri ESDM terpecat karena alasan berkewarganegaraan ganda, Archandra Tahar tengah disorot komisi VII DPR. Diantaranya, menyangkut pengeluaran rekomendasi perpanjangan ijin eksport konsentrat PT. Freeport oleh Archandra.

Anggota komisi VII DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian menegaskan pihaknya akan segera memanggil pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, kehadiran Luhut dibutuhkan dalam rangka menjelaskan ihwal kebijakan Archandra selama menjadi menteri ESDM.

“Tiba-tiba saja khan ijin rekomendasi. Tersebut dikeluarkan. Maka akan kita tanyakan prosesnya, karena kemarin kita khan tidak sempat nanya kepada Archandra kenapa tiba-tiba mengeluarkan izin tersebut. Untuk itu kita rencanakan akan rapat dengan menteri Plt ESDM hari kamis besok (pekan ini),” ujar Ramson di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ramson menambahkan komisi VII melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap UU dari kebijakan Archandra mengeluarkan rekomendasi perpanjangan ijin eksport konsentrat bagi PT. Freeport. Karena itu, kata dia, pihaknya tengah berinisiatif membentuk panitia kerja (Panja) untuk menelisik perkara tersebut.

“Kita akan siap telusuri kejanggalan-kejanggalan, dan siap mengaktifkan panja Freeport yang sudah ada dan siap bergerak untuk menyelidiki ijin penerbitan tersebut. Kita lihat pada hari Kamis saat rapat dengan menteri Plt ESDM. Dan bila memang penjelasannya kurang dalam, kita akan follow up dengan panja tersebut,” ucapnya.

Ramson mengungkapkan tidak menutup kemungkinan Panja Freeport dapat dikembangkan hingga pembentukan Pansus. Ia memastikan bahwa segala sesuatunya tergantung pada hasil temuan dari proses penyelidikan yang dilakukan Panja komisi VII DPR nantinya.

“Hasil panja akan menindaklanjuti dan sesudah hasil investigasi panja tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membuat pansus serta melibatkan KPK,” kata dia.(Ahmad)

SHARE
Comment