Soal Tunggakan Rusun, Bukti Pemrov DKI Gagal Mengelola Warganya

Soal Tunggakan Rusun, Bukti Pemrov DKI Gagal Mengelola Warganya

SHARE

Publik-News.com – Pemrov DKI mengeluhkan adanya penunggakan rusun yang saat ini mencapai Rp 33 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyebut penyebab dari itu semua karena Pemrov DKI gagal mengelola warga DKI

“Mereka kan nggak punya duit, ini contoh kegagalan dalam mengelola kehidupan masyarakat. Dulu gaya-gayanya dipindahin, ditempatkan ke rusun, ke kehidupan yang lebih baik. Ternyata lebih susah,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Maka itu, Taufik meminta Pemrov DKI melakukan kajian terlebih dulu sebelum melakukan penggusuran. Selain itu, warga yang akan direlokasi diberikan solusi soal lapangan pekerjaan.

“Kalau mau dipindahin diteliti dulu, ada nggak di sana tempat pekerjaan? Nggak ada. Saya kasih contoh rusun di Marunda saja sampai sekarang belum dipakai. Nggak dipakai sudah 6 bulan mangkrak,” paparnya.

Taufik mengaku banyak menemukan fakta di lapangan warga yang direlokasi justru kehidupannya semakin tidak sejahtera.

“Cara menggusur perlu dievaluasi. Orang digusur dipindahin supaya kehidupan lebih baik. Sekarang kan lebih miskin kan. Berarti itu bentuk kegagalan. Saya kira pemerintaha Anies -Sandi jangan mengulang itu,” tuturnya.(Fq)

Comment