Sodik: DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji

Sodik: DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji

SHARE

Publik-News.com – DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017 sebesar Rp 34.890,312. Angka ini naik Rp 250 ribu dibanding 2016. Angka kesepekatan ahir ini berselisih atau turun sebesar Rp 849 700 dari ajuan pertama yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag). Angka ini disepakati setelah DPR dan pemerintah membahas kurang lebih selama 4 bulan dengan puncak pembahasan pada 20-24 Maret 2017

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, meski BPIH naik DPR dan pemerintah sepakat untuk menaikkan kualitas mutu pelayanan haji. Dan DPR akan mengawasi secara ketat tentang pelayanan itu.

“BPIH tahun 2017 berbeda dengan tahun 2015 yg turun 500 Usd dari tahun 2014 dan BPIH tahun 2016 yang turun 105 USD dari tahun 2014,” ujar Sodik kepada Publik-News.com, Jumat (24/3/2017)

Menurut Sodik, ada beberapa alasan tentang naiknya BPIH tersebut. Menurut Sodik, pada tahun 2015, DPR bertekad menyusun dan menetapkan “kerangka dan standar dasar” BPIH, baik kegiatan, quantiy/volume dan harga satuan. Dalam misi ini maka banyak kegiatan, jumlah dan satuan yang tergerus

“Setelah punya “standar” yang sudah ditetapkan tahun 2015 tmaka DPR ingin melangkah kepada upaya peningkatan mutu pelayanan haji yang signifikan,” ucapnya.

Maka dalam kerangka misi peningkatan mutu inilah, menurut Sodik, maka walaupun DPR sebelumnya memperjuangkan agar BPIH 2017 maksimum sama dengan tahun 2016, maka akhirnya menyepakati angka tersebut dengan catatan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji

“BPIH 2017 bisa dikatakan biaya untuk mutu tinggi pelayanan jamaah haji Indonesia. Beberapa elemen pelayanan dasar ditingkatkan seperti jumlah makan di makah, harga makan di armina, frekuensi makan dan minum di bandara, makan dan minum disetiap kedatangan dan keberangkatan, perbailan semua tenda yg sudah dipakai puluhan tahun, penambahan ac di armina, upgrade bus luar kota, penambahan jumlah armada bus dan frekuensi bus maktab masjid, jarak dan kuliatas pondokan, posko keamananan di jalur jumroh, ruang konsolidasi jamaah di bandara, penambahan anggaran manasik, penyelwnggataan diklat khusus karu dan karom sampai alas dan pelindung waktu mabit di muzsalifah dan masih banyak hal lainnya,” katanya.

Selain itu, Sodik menegaskan, kepada jamaah selain dipersilakan menikmati layanan tersebut, juga diminta sekaligus mengawasi mutu pelayanan dengan menyanpaikan laporan kepada DPR. Selain pengawasan oleh jamaah, DPR juga minta kepada media dan semua stakeholder haji untuk melakukan pengawasan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh institusi pemerintah.

“Sekali lagi, komitmen DPR dan pemerintah, BPIH 2017 adalah BPIH untuk mutu pelayanan haji, tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh pemerintah /Kemenag dan pengawasan oleh semua stakeholders haji,” tutup Sodik. (HR)

SHARE
Comment