Sodik Mudjahid Minta Tradisi Sidang Itsbat Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal...

Sodik Mudjahid Minta Tradisi Sidang Itsbat Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal Dihapus

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menegaskan agar tradisi sidang itsbat soal penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dihapuskan. Sebab, sidang itsbat dianggap sebagai sebuah ikhtiar duniawi pemerintah Indonesia bersama ulama dan ormas Islam dalam menetapkan 1 Ramadlan dan Syawal.

“Karena itu maka bisa dirubah dan diperbaharui,” ujar Sodik melalui siaran persnya kepada Publik-News.com, Rabu (23/5/2017).

Menurutnya, sidang itsbat sudah berlangsung puluhan tahun dan layak dikaji keberadannya sesuai dengan perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang astronomi dan ilmu falaq. Dengan kemajuan iptek ini maka sesungguhnya penetapan kalender hijriyah termsuk didalamnya penetapan 1 Ramadlan dan 1 Syawal sudah bisa dilaksanakan dengan akurat puluhan tahun sebelumnya dalam sebuah “Kalender Hijriyah Permanen” seperti halnya kalender masehi permanen.

Ada empat alasan Sodik mengapa tradisi sidang itsbat harus dihapuskan atau dievaluasi.

Pertama, kemajuan iptek yang sudah mampu memprediksi dengan akurat penanggalan hari per hari untuk waktu puluhan tahun kedepan.

Kedua, sidang itsbat sering mempertontonkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemimpin ummat saat menghadapi bulan suci Ramadlan. Perbedaan pendapat ini oleh awam (ummat dan masyarakat), sering diartikan sebagai tidak adanya kekompakan bahkan kesan perpecahan ulama dan ormas jelang bulan suci Ramadlan.

Ketiga, selain kesan perpecahan, perbedaaan penetapan oleh itsbat beberapa hari sebelum tiba bulan puasa, sering memperkuat dan mempertegas kebingungan di kalangan ummat awam atas perbedaan tersebut.

Keempat, proses sidang itsbat dari mulai kegiatan pengamatan di lapangan di beberapa titik jauh sebelun sidang itsbat, sampai kegiatan sidangnya, memerlukan biaya yang cukup besar. Lebih manfaat jika dana itu diserahkan kepada MUI dan ormas Islam untuk pembinaan ummat selama Ramadlan.

Kelima, sebelum sidang itsbat,ormas-ormas sudah menetapkan dan mensosialisasikan ketetapan 1 Ramadlan dan 1 Syawal kepada jamaah masing masing dan hal tersebut dipegang dengan kuat sebagai pedoman berpuasa.

Keenam, ormas Islam mempunyai otonomi dalam itsbat 1 Ramadlan dan 1Syawal tanpa ada perasaan sungkan berbeda spt ketika masih ada sidang itsbat.

Dengan beberapa alasan dan gagasan yang dilontarkan Sodik ini, maka dia mengatakan bahwa proses penetapan 1 Ramadlan dan 1 Syawal dilakukan oleh Menteri Agama dengan proses sebagai berikut:

Pertama, Mentri Agama sebelumnya telah menetapkan tim dari kalangan ilmuwan dan ulama untuk menyusun “Kalander Hijriyah Permanen”.

Kedua, jelang tiba bulan puasa, Mentri Agama, meminta penegasan, kepada tim tentang pertanggalan 1 Ramadlan dan 1 Syawal tahun berjalan, berdasar Kalender hijriyah Permanen yang sudah ditetapkan.

Ketiga, menampung laporan itsbat (penetapan) 1 Ramadlan dan 1 Syawal dari ormas Islam baik dalam forum pertemuan langsung dengan pimpinan ormas atau cukup laporan tertulis.

Keempat, pengumuman penegaskan pertanggalan 1 Ramadhan dan 1 Syawal tahun berjalan Republik Indonesia oleh Menteri Agama berdasarkan kalender hijriyah permanen yang sudah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Kelima, pada saat penegasan 1 Ramadlan dan 1 Syawal versi pemerintah, Mentri agama menyampaikan pula hasil itsbat ormas ormas islam baik yang sama atau yang beda dengan pemerintah. Masyarakat dipersilakan untuk mengikuti itsbat sesuai keyakinnanya seperti selama ini sudah berjalan,” katanya.

Politisi dari Frakasi Gerindra ini menyampaikan ada beberapa manfaat yang dapat dipetik ketika tradisi sidang itsbat dihapus.

Pertama, bangsa Indonesia masuk dalam era iptek yang total dalam penetapan kalender hijriyah sehigga mempunyai “Kalender Hijriyah Permanen” untuk puluhan tahun termasuk didalamnya 1 Ramadlan, 1 syawal, Hari Wukuf Arafah dan lain-lain. “Kalender Hijriyah permanen ini penting utk perencanaan kegiatan ummat kedepan,” tegasnya

Kedua, ummat Islam khususnya dikalangan awam tidak dipertontokan “perpecahan” dan diberi kebingungan jelang hadapi bulan suci Ramadlan.

Ketiga, dana proses itsbat bisa digunakan untuk pembinaan umat dalam bulan Romadlon.

Keempat, ormas ormas tetap diberi otonomi untuk itsbat tanpa “terpaksa” harus sama atau sungkan bila berbeda dalam proses itsbat.

“Demikian pandangan saya , semoga bermanfaat bagi ummat Islam dan Bangsa Indonesia,” katanya. (HR)

SHARE
Comment