Sodik Mudjahid Pertanyakan Bukti Keberpihakan Jokowi kepada Santri

Sodik Mudjahid Pertanyakan Bukti Keberpihakan Jokowi kepada Santri

SHARE

Publik-News.com – Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dianggap belum terbukti menunjukkan keberpihakannya kepada pesantren. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan APBN 2017 diberikan pemerintah kepada pesantren.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid‎ saat dimintai tanggapan terkait perayaan Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada Sabtu (22/10/2017) ini.

“Kemarin dalam penetapan APBN 2017, Komisi VIII menolak ajuan Kemenag (Kementerian Agama) untuk pesantren yang jauh lebih kecil dibanding Madrasah dan UIN/IAIN/Stain,” ujar Sodik.

Belum adanya bukti keberpihakan Jokowi kepada dunia Pesantren menujukkan bahwa penetapan HSN oleh pemerintah hanya sebatas hadiah politik dari Jokowi. Salah satu partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama ini sering mengklaim sebagai garda depan membela dan memperjuangkan santri.

Dan perlu diingat juga bahwa PKB sebagai partai pendukung pemerintah yang mengusulkan penetapan HSN kepada Jokowi. Namun, setelah HSN ditetapkan, dunia pesantren belum menujukkan perubahan budaya positif. Kader PKB yang menduduki jabatan menteri juga tak bisa berbuat apa-apa kepada pesantren.

Padahal, kata Sodik, penetapan HSN setiap tanggal 22 Oktober itu mestinya memberikan keberpihakan dan langkah awal untuk perubahan menuju budaya positif santri. Namun, hal itu belum tercapai.

“HSN masih sebagai hadiah politik saja dari Jokowi kepada para pendukung nya dari kalangan santri dan pemberi hadiah politik belum menindaklanjuti dengan program-program nyata untuk pengembangan kualitas santri,” pungkasnya.

Menurut Sodik, HSN seharusnya menjadi momentum bagi ponpes untuk dapat lebih berkembang dengan cara membuat roadmap pembangunan budaya santri yang sistimatis. Sehingga keberadaan ponpes bisa menjadi salah satu elemen perubahan budaya nasional yang positif.

“Reaksi dari fihak santri masih sebatas acara-acara seremonial pada hari H nya saja tanggal 22 Oktober,” ucap politisi dari Fraksi Partai Gerindra Sodik ini.

Sodik menyebut masih banyak masalah dalam pendidikan santri pendidikan pesantren. Diantaranya dari segi kelembagaan, Sumber Daya Manusia, serta kurikulum pendidikannya. Diharapkan, dengan adanya HSN ini tentunya diikuti juga dengan kemajuan salah satu lembaga pendidikan islam itu. Sebab, keberadaan diperlukan sebagai salah satu benteng budaya.

“HSN harus menumbuhkembangkan karakter positif tersebut dan tentu saja sambil memperbaiki dan menyempurnakan karakter dan budaya santri sesuai dengan dinamika zaman‎‎,” tegasnya.
(Hurri Rauf)

SHARE
Comment