Solusi Yang Ditawarkan Misbakhun Untuk Penarapan Pengampunan Pajak

Solusi Yang Ditawarkan Misbakhun Untuk Penarapan Pengampunan Pajak

SHARE

Publik-News.com – Kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) memantik keresahan di tengah masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan ketidaktahuan masyarakat tentang tax amnesty telah menciptakan opini negatif terhadap kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu.

Menurut Misbakhun, ada sejumlah langkah yang bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan pengampunan pajak atau tax amnesty. Misbakhun mengaku sudah melakukan studi dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk elite di pemerintahan.

Menurutnya, ada beberapa persoalan mendasar yang harus dituntaskan pemerintah dalam menerapkan tax amnesty. Misalnya, kata dia, sosialisasi tax amnesty yang masih kurang mengena kepada masyarakat. Program pengampunan pajak tersebut sebenarnya bermanfaat besar.

“Justru dipelintir oleh pihak-pihak yang sebenarnya tak mengerti. Akibatnya, ketika informasi yang salah itu menyebar di masyarakat, maka tax amnesty pun dianggap sebagai hal negatif,” ujar Misbakhun, saat erbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) di DPR, Jakarta (Rabu, 31/8/2016),

Meurut Misbakhun, wacana tax amnesty selama ini diintervensi opini orang-orang yang belum membaca UU Tax Amnesty itu sendiri. Dari viral di media, kata dia, bisa ketahuan bahwa rata-rata yang memberi opini tersebut ternyata belum baca dan belum tahu isi pengampunan pajak tersebut,

“Lalu sok mengerti dan menasirkan sendiri. Artinya ini perlu penjelasan lebih detil dalam sosialisasi,” pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

Persoalan lainnya, kata Misbakhun perlunya keteladanan dalam penerapan tax amnesty sehingga masyarakat mengikutinya. Misbakhun mencontohkan langkah Presiden Jokowi menginisiasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pada tahun lalu. Kala itu, langkah Jokowi langsung diikuti elite parlemen, menteri, serta pejabat lainnya agar menyelesaikan SPT tepat waktu.

Misbakhun menegaskan, keteladanan juga akan membuktikan kepada masyarakat yang selama ini merasa takut menganggap TA adalah semacam jebakan batman. Menurutnya, kecurigaan semacam itu sebenarnya tak perlu. Ia mengingatkan, tujuan tax amnesty agar basis pajak (tax base) nasional lebih besar.

“Kalau tax base lebih besar, ke depan tarif pajak bisa ditekan lebih rendah. Saya usul, apakah mungkin Ibu Sri Mulyani mendorong strategi keteladanan ini dilakukan oleh profile penting republik ini,” usulnya.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga mengingatkan jajaran Ditjen Pajak untuk lebih hati-hati menjawab pertanyaan masyarakat tentang tax amnesty. Ia menyarankan agar Ditjen Pajak menyusun buku manual untuk menginventarisasi seluruh permasalahan yang ditemui, sekaligus menyediakan jawabannya.

“Jadi manual book ini sebagai panduan. Jawabannya harus sama untuk seluruh aparat. Buku itu harus seragam dan didistribusikan ke seluruh Indonesia,” katanya.

Kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Misbakhun juga meminta agar dia menunjuk seorang juru bicara definitif menyangkut isu tax amnesty itu. Pengangkatan jubir, kata dia, cukup berguna agar ada satu pintu bagi Pemerintah untuk menjelaskan tax amnesty.

“Kampanye ke media massa juga jangan berhenti. Jangan bereaksi ketika ada isu viral saja. Kita harus drive isunya. Maka harus ada strategi komunikasi medianyaā€ˇ,” pintanya.

(Taufik)

Comment