Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

SHARE

Kenaikan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok pangan rakyat Indonesia akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan rakyat yang berpenghasilan pas-pasan. Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya pada harga beras, namun juga harga telur, cabai, sayur mayur, tahu tempe, biaya listrik, hargagas, sehingga telah menurunkan daya beli sebagian besar rakyat.

Munculnya kasus gizi buruk di Asmat, Papua adalah fakta riel tentang kemiskinan yang masih terdapat di Indonesia, jumlah rakyat miskin di Indonesia masih mencapai 26,58 juta dan angka pengangguran masih sebesar 7.56 juta. Ini adalah fakta ketimpangan sosial yang masih terjadi, berdasarkan hasil survey sebuah Lembaga Penelitian Swiss , Credit Suisse, Zurich Swiss menunjukkan ketimpangan distribusi kekayaan Indonesia berdasarkan data tahun 2015, yang dirilis September 2016, 1% golongan masyarakat menguasai 53,5% kekayaan/aset nasional, 5% golongan masyarakat menguasai 71,8% aset nasional, 10% golongan masyarakat menguasai 77,9% aset nasional.

Kenaikanharga beras, bagi petani tidak merasakan manfaat dari kenaikan harga beras tersebut, yang menikmati disparitas harga beras adalah para tengkulak atau spekulan perdagangan beras. Dengan kenaikan harga harga kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, tahu, tempe, sayur mayor ditambah kenaikan harga gas, biaya listrik telah memberatkan beban hidup rakyat yang sebagian dengan pendapatan marginal/ pas-pasan yang sebagian besaradalah petani miskin yang tidak memiliki lahan, petani pemiliklahan sempit, buruh pabrik dan lain-lain.

Dengan kenaikan harga kebutuhan pokok/makan yang cukup besar, mencerminkan adanya salah kelola/ mis management dalam tata niaga kebutuhan pokok/makan sehari-hari . Manajemen prapanen/musim tanam hingga pasca panen, mulai distribusi/transportasi, sistim logistic/persediaan di gudang sampai ke pedagang, ke konsumen akhir harus dibenahi matarantai pangan dari pra tanam sampai pasca panen.

Kebijakan impor beras menjelang panen padi, adalah kebijakan yang tidak pro/ tidak menguntungkan petani, karena pada saat panen padi, supply beras dari petani ke pasar akan meningkat, pada masa panen padi dari awal bulan Pebruari sampai awal April, justru pemerintah melakukan impor beras 500.000 Ton, sehingga akan menambah supply beras kepasar, sehingga harga beras maupun Gabah Kering Panen akan tertekan, akibatnya pendapatan petani mengalami penurunan.

Pada pertengahan tahun yakni sekitar bulan Juni/Juli, kebutuhan petani untuk menghadapi bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri, juga awal tahun pelajaran baru, adalah saat kebutuhan dana bagi petani sangat dirasakan berat, sementara harapan dari hasil panen padi, pada saat panen harga GKP atau beras mengalami penurunan. Instansi terkait yakni Bulog, Kementan, Kemendag, Asosiasi Pengusaha/Pedagang Beras harus duduk satu meja membenahi tata niaga dan system logistik beras atau kebutuhan pokok/pangan seperti kedelai sehingga harga sampai pada konsumen akhir dalam batas hargayang wajar, petani juga untung.

Dalam hal manajemen pangan, kementingan konsumen maupun kepentingan produsen/petaniharus diperhatikan, jangan harga beras dikendalikan dengan harga terendah, harga tertinggi (Ceiling and Floor Price) yang merugikan petani, konstribusi harga beras tehadap indeks kenaikan harga/ Inflasi relative tidak besar, sehingga pengendalian inflasi yang merugikan kesejahteraan petani.

Dari zaman dulu, nasib petani sebagai produsen selalu jadi korban permainan permainan harga oleh para tengkulak/kartel/spekulanbarang-barang kebutuhan pokok/pangan. Petani saat panen rayaharga jualnya jeblok/rendah, namun harga jual di konsumen akhir cukup tinggi.

Maka kasus pembuangan tomat, cabe, bawang merah atau sengaja tidak dipanen/dipetik oleh petani masih sering terjadi dari zaman dulu sampai sekarang, disebabkan petani banyak mengalami kerugian saat panen raya. Ironisnya Indonesia masih impor berbagai komoditi pangan, seperti beras, kedelai, garam, daging sapi, bawang putih, gulapasir, berbagai jenis buah-buahan.

Kebutuhan pokok/pangan yang diimpor dibayar dengan sebagian besar dalam mata uangUS$, pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap US$. Inilah substansi masalah pokok bagaimana menuju/mencapai swasembada pangan tanpa memarginalkan kesejahteraan petani.

Bagaimana pemerintah memberikan insentif/ stimulus kepada petani/peternak sehingga termotivasi bertenak/ menanam tanaman pangan tetapi dengan harga yang layak saat menjual hasil ternak/panen.

Kesimpulan dari tulisan ini agar pemerintah mengusahakan swasembada/kemandirian pangan, sehingga devisa tidak terkuras untuk impor berbagai komoditi pangan, serta mengendalikan harga pangan dari kelangkaan dan ulah spekulan/mafia/kartel pangan maupun kenaikan harga pangan dari pelemahan nilai tukar rupiah.

Oleh: Dr Sutrisno

(Penulis Adalah Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta)

SHARE
Comment