Tahan Hiendra Soenjoto, Pengacara Anggap Reskrimum Polda Metro Jaya Langgar Prosedur

Tahan Hiendra Soenjoto, Pengacara Anggap Reskrimum Polda Metro Jaya Langgar Prosedur

SHARE

Publik-News.com – Polda Metro Jaya dianggap arogan dalam penetapan tersangka dan Hiendra Soenjoto (HS). Padahal surat yang dikirim Reskrimum Polda Metro Jaya hanya untuk pemeriksaan dalam perkara dugaan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu.

Hal ini diketahui dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/391/VII/2017/Dit Reskrimum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Jatanras (Satreskrimum) Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : 3081/VI/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, yang dalam hal ini dapat diketahui dari Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan dengan Nomor : SP. Kap/723/VII/2017/Dit. Reskrimum.

Pengacara Hiendra Soenjoto, Syafuan menyayangkan langkah yang ditempuh Polda Metro Jaya tersebut. Dia berujar bahwa berdasarkan fakta yuridis tidak ada akta yang dipalsukan dan ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru (NOVUM) sebagaimana yang disangkakan pada laporan Polisi tersebut.

“Padahal kasus ini sudah pernah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan dihentikan penyelidikannya dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/Dit reskrimum, tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Pelapor Azhar Umar dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.tap/562/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015,” ujur Syafuan kepada wartawan dijakarta, Rabu (9/8/2017)

Menurut dia, laporan yang dilaporkan pelapor sama dengan laporan pelapor yang telah dihentikan penyelidikannya di Bareskrim juga, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan SP2HP Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015. Namun kasus yang menjerat kliennya tersebut kini muncul kembali,” katanya.

“Kalau bicara keabsahan Akta PT. Multicon Indrajaya Terminal Nomor. 116 sudah diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkekuatan hukum tetap (BHT), berdasarkan gugatan Sdr. Azhar Umar dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.JKT.pst, tanggal 5 Januari 2015, telah diputus dengan Amar Putusan tolak,” terangnya.

Lebih lanjut, Syafuan menambahkan kasus ini sebenarnya masuk pada ranah hukum perdata, sehingga berlaku Perma Nomor 1 tahun 1956, bukan pidana makanya dulu terbit SP3 atau menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti dan kasus tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, makanya aneh jika klien kami jadi tersangka dan dilakukan penahanan.

“Kami sangat yakin berdasarkan fakta yuridis Laporan Polisi Nomor : 3081/VI/2017/PMJ/Dit. Reskrimum terhadap Sdr. Hiendra Soenjoto adalah berdasarkan rekayasa penyidik, arogansi kekuasan kepolisian dan patut diduga ini bentuk kejahatan dalam penyidikan yang mana KUHAP dan norma-norma hukum telah dilanggar, bagaiman tidak klien kami dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Klien kami dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Ini suatu bentuk penyidikan yang sesat terhadap penegakan hukum dan ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk peradilan) yang salah,” tambahnya.

Menurut syafuan, Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan terhadap kliennya telah melakukan tekanan ataupun ancaman-ancaman arogansi kekuasaan oleh penyidik, ujurnya diduga pada tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan fakta ada upaya penyidik untuk memindahkan kliennya dari sel tahanan klien kami saat ini tempati akan dipindahkan Ruang Tahanan Sel A atau Selti, jelas secara yuridis hal ini ada Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk arogansi kesewenang-wenangan penyidik Unit II Jatanras (Satreskrimum) Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Ini jelas perbuatan yang salah dan kami yakin kepolisian dapat melakukan itu, karena petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum untuk menghindari dugaan adanya kejahatan dalam penyidikan yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat dan publik, tetapi faktanya kekuasaan tersebut diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan oknum tertentu, makanya kami meminta agar kepolisian dapat menjamin supaya tugas-tugas pelayanan dan perlidungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara professional dan akuntabel, jangan sembronolah,” tutupnya. (PN)

SHARE
Comment