Tak Diatur Dalam UU MD3, Polisi Tolak Panggil Paksa Miryam

Tak Diatur Dalam UU MD3, Polisi Tolak Panggil Paksa Miryam

SHARE

Publik-News.com – Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan terkait sikap Kapolri Tito Karnavian yang menolak memanggil paksa Miryan S Haryani. Penolakan ini didasarkan atas ketaatannya pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara dalam Pasal 204 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang membahas tentang pansus angket dapat meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa pihak terkait, tidak ada singkronisasinya dengan KUHAP.

“Undang-undang MD3 tidak ada mengatur hukum acara bagaimana membawa seseorang secara paksa. Kalau perintah membawa itu dalam kepolisian artinya sudah upaya paksa penangkapan dan itu harusnya pro justicia, harus maju sampai tingkat pengadilan,” jelas Setyo ketika dihubungi, Selasa (20/6/2017) pagi.

Bunyi pasal 204 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang dimaksud adalah:

Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan dalam pasal 18 KUHAP, Setyo menjelaskan dalam pasal itu dijelaksan secara rinci bahwa prosedur upaya jemput paksa harus disertai dua alata bukti permulaan.

“Belum ada yang mengatur hukum acara untuk membawa, misalnya Miryam. Kita tidak mau membawa Miryam karena dia tidak dibawa ke pro justicia oleh DPR. Yang bawa dia (ke proses hukum peradilan, red) kan KPK. (Syarat melakukan penjemputan paksa, red) Memenuhi unsur melakukan kejahatan misalnya dua alat bukti yang sah, kemudian keterangan saksi-saksi yang lengkap,” terang Setyo.
“Kalau memanggil paksa dan cuma dimintai keterangan, lalu dipulangkan, salah polisi. Jadi sebagai penegak hukum, Pak Kapolri melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Tidak boleh melanggar hukum itu sendiri,” tegas Setyo. (Fq)

SHARE