Home Politik Tak Perlu Diverifikasi Lagi, Mendagri Bilang 12 Parpol Ini Otamatis Jadi Peserta...

Tak Perlu Diverifikasi Lagi, Mendagri Bilang 12 Parpol Ini Otamatis Jadi Peserta Pemilu

Publik-News.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo dalam keterangannya yang menjadi penjelasan pemerintah di uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamag Konstitusi (MK) menyatakan kalau proses verifikasi partai politik (parpol) untuk Pemilu 2019 nanti hanya akan memakan waktu dan biaya lagi.

Hal ini menjawab gugatan yang diajukan Ketua dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie Lousia dan Raja Juli Antoni yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu. Pasal tersebut dinilai tak adil dan diskriminatif, lantaran PSI adalah parpol baru wajib verfikasi.

“Partai Iolos verifikasi pada pemilu 2014, tetap akan melalaui pendataan dan penelitian administratif. Namun tak perlu verifikasi ulang karena justru menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya,” kata Tjahjo di MK, Senin (25/9/2017).

“Masalah efisiensi dan efektifitas waktu ini juga yang menjadi alasan utama tak perlunya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya,” tambah dia.

Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Parpol peserta pemilu sesuai Pasal 173 ini adalah parpol yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Dimana pada Pemilihan Umum tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali.

“Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah Iolos dalam verifikasi sebelumnya,” tambah dia.

Antara lain, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). (PN)

Comment