Ternyata Benar Harga BBM di Papua Sama dengan di Jakarta

Ternyata Benar Harga BBM di Papua Sama dengan di Jakarta

SHARE

Publik-News.com – Harga Bahan Bakar (BBM) di Papua sudah sama dengan harga di Jakarta. Hal ini didasarkan pada laporan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro kepada Publik-News.com, Sabtu (6/2017).

Wakil Ketua Umum DDPN Gema Kosgoro Abdul Haris, mengatakan pihaknya sudah mengecek harga BBM di Papua. Menurutnya, adalah bohong alias hoax besar jika ada pemberitaan media massa yang mengabarkan harga BBM minyak jenis pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Papua mencapai Rp 77.700 perliter.

“Kami cek kepada Ketua Gema Kosgoro Papua. Dan dia melaporkan harga BBM di Provinsi Papua telah sama dengan harga BBM di Jakarta,” kata Haris.

Dalam laporannya, Ketua Gema Kosgoro Papua Arnold Tabuni melaporkan bahwa harga BBM di SPBU Pertamina di Papua sudah sama dengan di Jakarta.

“Harga BBM di Papua sudah sama di Jakarta. Kecuali di pegunungan,” kata Arnold. “Kalau di pom bensin pakai kupon. Kebanyakan kabupaten di Papua pegunungan itu eceran gak ada pom bensin,” lanjut Arnold.

Tidak hanya itu, Haris juga mengaku pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada kementerian badan usaha milik negara. “Dan berdasarkan konfirmasi dari kementerian BUMN dipastikan struk itu palsu dan informasi itu adalah hoax,” katanya.

Makanya Haris meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti informasi palsu tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku karena telah menyebarkan informasi palsu. “Polisi harus bertindak karena informasi sesat itu telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Haris memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) bahwa Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sedangkan salam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. (RF/PN)

SHARE
Comment