Terseret Kasus e-KTP, Impian Puan Maharani Jadi Cawapres Terhambat

Terseret Kasus e-KTP, Impian Puan Maharani Jadi Cawapres Terhambat

SHARE

Publik-News.com – Impian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang dianggap bakal terhambat. Penyebabnya, Puan disebut menerima duit proyek e-KTP senilai 500.000 dollar Amerika Serikat oleh terdakwa Setya Novanto.

Diseretnya nama Puan dalam pusaran korupsi e-KTP oleh Novanto membuat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak terima. Hasto mengatakan dan meyakini bahwa nama-nama yang disebut Novanto ikut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP itu sebagai upaya Novanto untuk menyandang status justice collaborator.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengatakan terseretnya nama Puan dalam skandal korups e-KTP merupakan pukulan telak kepada PDI Perjuangan.

“Yang monumental, ialah dana masing-masing Rp 500 ribu USD yang diterima Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Menyentak. Ini betul-betul big fish. Buktinya lebih dua, Andi Narogong, dan Keponakan Setnov, dan Setnov sendiri. Sukar dibantah bukti silang seperti itu. Kalau dikonfirmasi, niscaya mereka akan bersama-sama menyatakannya,” ujar Rasyid, Jumat (23/3/2018).

“Hal tersebut memancing reaksi Sekjen PDIP Hasto. Sangat Telak. Hal ini membuat Puan harus menghapus cita-citanya jadi Wapresnya Jokowi dari dreaming sang ibunda,” katanya.

Menurut Rasyid, jika Hasto membantah Puan dan Pramono menerima duit dari proyek e-KTP dengan alasan karena partainya berada di luar pemerintahan, seharusnya fraksi PDIP di DPR menolak ketika ketika proyek itu dibahas. Kalau perlu, Rasyid menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan walk out.

“Mengikuti alur berpikir sekjen PDIP yang dipostingnya, sebagai oposisi di Pemerintahan, harusnya PDIP mnolak pembahasan e_KTP di DPR dan walk out seperti halnya mereka lakukan pada kenaikan BBM saat itu. Tapi kenyataannya PDIP ikut dalam pembahasan dan bahkan diduga mnerima juga dana haram yang dibagikan,” tambah Rasyid.

Rasyid berharap agar Komisi Pemberantasan Korups (KPK) menindaklanjuti nama-nama yang disebut Novanto dalam pusaran kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

“Kita berharap agar segera diterbitkan sprindik the big fish ini. Agar yang mau jadi capres dan cawapres tak maju jika berbau busuk,” katanya. (PN).

SHARE
Comment