Tiga Barak Dinas Pegawai Dibakar Massa, Pemerintah Pusat Harus Soroti Masalah...

Tiga Barak Dinas Pegawai Dibakar Massa, Pemerintah Pusat Harus Soroti Masalah Intan Jaya

SHARE

Publik-News.com – Sengketa hasil pemilihan kepada daerah (Pilkada) kabupaten Intan Jaya yang berkepanjangan telah menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan di sektor sosial-politik, ekonomi dan keamanan.

Pagi tadi masyarakat pendukung pasangan calon nomor urut dua Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme kembali membakar barak pegawai dinas keuangan dan barak satpol PP serta barak pegawai dinas kesehatan milik Pemda Intan Jaya, Papua.

Kapolres Paniai AKBP Supriyagung saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden pembakaran kantor Pemda tersebut.

“Ya bener kejadiannya jam 04.00 pagi tadi,”
kata Supriyagung, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/10/2017).

AKBP Supriyagung menambhakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengamanan dengan menerjunkan sejumlah personel ke lokasi kejadian.

Sementara itu, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tobias Kobogoyaw menjelaskan, pembakaran terhadap kantor – kantor Pemda secara terus menerus dilakukan masyarakat lantaran kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yaan Robert Kobogoyaw secara tidak adil.

“Masyarakat semua mengetahui bahwa putusan MK itu tidak benar, hasil penghitungan C1 KWK versi MK berbeda dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yang ditetapkan KPUD Intan Jaya,” terang Tobias.

Tobias juga menjelaskan, masyarakat juga kecewa terhadap pemerintah pusat yang dinilai lambat dan terkesan tarik-ulur dalam menuntaskan problem di Intan Jaya. Menurutnya, aspirasi masyarakat Intan Jaya yang telah disampaikan baik di tingkat provinsi Papua maupun melalui unjuk rasa di Jakarta seolah tidak pernah direspon positif.

Tobias menegaskan, masyarakat melakukan aksi tersebut juga untuk membantah laporan tim gabungan antara Polri dan TNI yang mengatakan bahwa kondisi intan jaya sudah aman adalah kebohongan. Laporan yang disampaikan oleh tim gabungan kepada pemerintah pusat tersebut, dinilai hanya untuk mempercepat pelantikan saja.

“Semua pejabat tinggi RI harus turun termasuk MK harus turun agar bisa mendengar aspirasi Suku Moni dan melihat kondisi sesungguhnya seperti apa,” tegasnya. (PN)

SHARE
Comment