Tiga Hal Yang Harus Jadi Prioritas Pemerintah Perbaiki Kebobrokan Indonesia

Tiga Hal Yang Harus Jadi Prioritas Pemerintah Perbaiki Kebobrokan Indonesia

SHARE

Publik-News.com – Pemerintahan Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap berusia 3 tahun pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2017. Sujumlah capaian dan kebobrokan pemerintah dianggap tengah dipertontonkan kepada publik.

Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Pahmuddin menguraikan ada tiga poin yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi dan memperbaiki atas amburadulnya negara ini. Menurut Pahmuddin, ketiga poin tersebut adalah soal penegakan hukum, ketimpangan sosial, dan penataan kembali aset bangsa ke arah yang lebih baik.

Berikut tiga poin penting yang dikritisi Pahmuddin dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK selengkapnya.

Pertama, penegakan Hukum sangat krusial dimana kejaksaan mulai dari pucuk pimpinannya dikendalikan ful oleh elit politik, yang terjadi tebang pilih, yang berjalan penegakan hukum hanya menjadi mainan. Kepolisian berjalan tidak mampu tegak lurus, kecerdasan sang Jendral tak mampu dibumikan dengan kerasnya arus kepentingan pilitik. KPK yang dahulu kita harapkan menjadi solusi atas ketimpangan, saat ini hanya menjalankan perannya secara kesarampangan.

Kedua, ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh lemahnya pemerintah dalam menyelesaikan benih konflik, ibarat telur diujung tanduk, misalnya menguatnya issu mayoritas dan minoritas, ini sangat membahayakan, apa lagi diawali dari pesta demokrasi, opini semacam ini wajib untuk dihentikan, tidak boleh terpelihara menjadi komoditinpolitik yang tidak mendidik. Perjalanan bangsa ini harus dijauhkan dari sentimen keagamaan. Merawat demokrasi dengan baik harus dibingkai dengan semangat kebinekaan, Itulah yang mampu menjaga bangsa ini dari ancaman terjadinya konflik SARA yang merusak tatanan antar ummat, berikutnya tentu diharapkan pemerintah memberdayakan pemudanya dalam dunia pendidikan yang merata dari semua pelosok negeri ini. Dan yang terpenting sangat dirindukan peran pemerintah untuk menjadi benteng rakyat untuk hidup layak, bukan malah menjadikan rakyatnya menjadi budak dibangsanya sendiri, pengangguran dialami oleh rakyat lalu mengutamakan buru asing yg merensek penghidupannya.

Ketiga, bagian ketiga ini menyangkut soal aset bangsa ini, aset bangsa seharusnya dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia sebayak-banyaknya, bukan malah dibuka ruang kepada pendatang dari bangsa lain mengeksploitasi kekayaan bangsa ini untuk kesejahteraan bangsanya luar. Ini sangat keliru bagi saya. Penyerobotan lahan yang produktif untuk masyarakat malah diserahkan kepada pemodal yang bandit untuk dikelola secara membabibuta. Pemerintah selalu berdali ini adalah bentuk kerja sama, kerja samanya sangat timpang dan jauh dari prinsip berkeadilan. Laut dijual kepada pengemban dengan dalih reklamasi, semua itu bulsit bagi saya, pemerintah tdk menghargai lagi masyarakatnya yg berpropesi sebagai nelayan.

“Maafkan saya jika kegundahan ini tersalurkan tidak sepenuhnya tertuang dalam tiga poin diatas, mungkin yang ada dibenak budiman semua masih banyak kelemahan rejim ini yang sepatutnya tidak terjadi, tetapi itulah sisi kelemahan yang dipertontonkan oleh rezim yang kurang paham akan denyut dani bangsa yang ia pimpim. Silahkan ditamba sebagai bentuk ucapan selamat atas genapnya tiga tahun pemerintahan bapak Jokowi-JK,” tutup dia. (PH/RED)

SHARE
Comment