Tiongkok dan Masa Depan Indonesia

Tiongkok dan Masa Depan Indonesia

SHARE

Tiongkok, negeri yang memiliki pengalaman ribuan tahun. Tempat lahir sejumlah filosof timur seperti Lao Tze, Kong Hu Chu, I Ching dan sejumlah nama tenar lainnya. Negeri yang dihuni tidak kurang 1, 4 milyard jiwa itu tumbuh dan berkembang pesat perekonomiannya pasca Deng Siao Ping mengumandangkan revolusi kebudayaan.

Menerapkan politik demokrasi terpimpin di bawah satu partai berkuasa penuh Partai Komunis Tiongkok (PKT), namun membuka pintu seluas-luasnya dalam urusan ekonomi dan kebudayaan. Dari 1,4 milyard penduduknya ditaksir sekitar 600 juta jiwa telah memasuki kelompok kelas menengah keatas, masih menyisakan plus-minus 800 juta jiwa yang terkategorikan menengah kebawah.

Besarnya jumlah penduduk yang masih miskin itu membuat Tiongkok memiliki sumber daya buruh untuk keperluan industry menjadi relative murah sehingga memiliki daya tarik para investor untuk membangun insdutri manufaktur mereka di Tiongkok. Stabilitas politik yang terkendali turut memperkuat daya saing tersebut.

Diluar rakyat RRT yang menetap di Tiongkok, ratusan juta etnis Tiongkok bermukim di sejumlah negara diberbagai belahan dunia. Kebijakan dwikewarganegaraan yang diterapkan Tiongkok memungkinkan etnis Cina diberbagai belahan dunia untuk tetap memperoleh status kewarnegaraan (jika ingin) Tiongkok.

Umumnya etnis cina diberbagai belahan dunia secara ekonomi mapan. Diaspora warga Tiongkok diberbagi belahan dunia itu, merupakan satu kekuatan yang memiliki peranan penting dalam menyukseskan kebijakan politik ekonomi negeri Tiongkok selama ini.

Di kawasan Asia, praktis RRT tidak memiliki pesaing dibidang ekonomi, bahkan dalam banyak hal ekonomi negara-negara Asia sangat tergantung dengan situasi ekonomi negeri Tiongkok. Di Asia Tenggara misalnya, negara-negara seperti Singapur, Thailand, Philipina, Myanmar, Kambodja, Indonesia amat sangat tergantung dengan situasi politik ekonomi negeri Tiongkok.

Kedigdayaan ekonomi RRT atas Negara-negara ASEAN membuat negara-negara ASEAN tidak ubahnya sebagai “negara bagian” dari Tiongkok. Kekuatan Amerika dikawasan ini, beberapa tahun terakhir tidak lagi mampu menggoyahkan pengaruh politik ekonomi RRT.

Tuduhan Melakukan Imperealisme

Kemajuan ekonomi Tiongkok seperti diutarakan diatas, belum sepenuhnya mensejahterakan rakyat RRT yang berjumlah 1,4 milyar, bahkan sekitar 800 juta jiwa masih memerlukan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Lahan yang terbatas, jumlah manusia yang memerlukan sandang, pangan dan papan yang demikian besar itu membuat pemerintah Komunis RRT berupaya memperoleh sumber-sumber ekonomi di sejumlah negara. Tentu saja termasuk dinegara-negara dikawasan ASEAN, juga di AFRIKA yang memiliki sumber daya pangan yang melimpah.

Untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan warga Tiongkok, pemerintah RRT menerapkan kebijakan politik investasi bagi negara-negara yang ingin bekerjasama dalam investasi dengan Tiongkok. Kebijakan itu mengharuskan proyek-proyek yang dibiayai atau dikerjakan oleh perusahaan dari RRT menggunakan tenaga kerja/buruh dari rakyat Tiongkok.

Disejumlah negara, termasuk di Indonesia kebijakan RRT itu tidak sepenuhnya memperoleh sambutan positif. Angka kemiskinan rakyat Indonesia yang terus bertambah, membuat rakyat Indonesia melihat kedatangan buruh dari Tiongkok sebagai ancaman. Kecemburuan social relative meningkat seiring kedatangan ribuan hingga puluhan ribu warga negara Tiongkok ke Indonesia untuk menjadi pekerja disejumlah proyek yang dibiayai atau dikerjakan oleh perusahaan dari RRT. Kebijakan seperti ini, membuat Tiongkok dicap sedang melakukan imperealisme ekonomi.

Fakta memang sulit disembunyikan bahwa 90 persen kekayaan Indonesia dikuasai oleh 10 persen. Dan dari 10 persen itu 9 persen diantaranya adalah warga Indonesia, keturunan Tiongkok. Sehingga praktis hanya 1 persen warga keturunan asli Indonesia yang dari 10 persen warga negara yang menguasai 90 persen kekayaan Indonesia.

Dari 1 persen warga pribumi itu, sekitar 2 persennya beragama Islam, dan sekitar 8 persen lainnya non-muslim. Ketimpangan ekonomi yang radikal inilah akhir-akhir ini yang meningkatkan tingkat kecemburuan social dalam masyarakat.

Media social yang bebas, mendorong keterbukaan informasi yang sangat cepat. Perubahan situasi politik begitu tinggi, dan suhu panas poliitk ditanah air akhir-akhir nampaknya memperoleh momentum dari kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Basuki Tjahaya Purnama.

Politik Agitasi Kasus Penistaan Agama

Politik agitasi dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, sesungguhnya bukan semata karena factor bahwa ada perebutan jabatan Gubernur DKI yang sedang berlangsung, namun lebih dalam dari hal itu. Para tokoh umat Islam senantiasa mengemukakan bahwa kasus Ahok ini tidak ada kaitannya dengan etnis Ahok yang Cina, atau agama ahok yang Kristen, tapi murni karena kasus penistaan agama.

Frase kasus penistaan agama ini adalah bentuk agitasi untuk membangun kohesi social umat Islam untuk menyatakan perlawanan sebagai bentuk kesadaran akan adanya ancaman yang dihadapi umat Islam. Kesadaran akan adanya ancaman serius itu seolah memperoleh legitimasi dari Panglima TNI dalam sejumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dikalangan mahasisawa, ulama maupun dikalangan para politisi.

Pernyataan Panglima TNI bahwa umat Islam adalah benteng terakhir dari NKRI tentu saja membangunkan suatu kesadaran bahwa ada sesuatu yang serius yang mengancam NKRI.

Panglima TNI tidak pernah menyebut secara langsung, bentuk ancaman itu siapa, dan bagaimana bentuk ancaman itu. Namun secara simbolik, Panglima TNI menunjukkan secara jelas bahwa yang dimaksud ancaman itu berasal dari “mereka yang tidak beragama”. Mereka yang tidak beragama ini dalam terminology politik di Indonesia senantiasa dipahami sebagai atheis atau komunis.

Pangliman TNI tidak pernah menyebut komunis ini sebagai Partai Komunis Tiongkok (PKT) namun dengan mudah dipahami, tat kala Panglima TNI memaparkan dalam suatu stasiun TV, dalam suatu acara Indonesian Lawyers Club, bahwa ada perebutan sumber daya sandang, pangan dan papan sebagai bentuk ancaman yang sangat serius bagi masa depan Indonesia.

Pesan yang bernada agitasi Panglima TNI tersebut, membangun persepsi umat bahwa Cina adalah ancaman. Dan ketika Panglima TNI mengatakan Umat Islam adalah benteng kekuatan terakhir NKRI, tentu Tiongkok segera akan menyadari bahwa Islam adalah “ancaman” dari upaya mereka melakukan imperealsme eknomi di Indonesia dan di ASEAN pada umumnya.

Politik Devide Et Impera.

Radikalitas umat Islam meningkat, seiring dengan semakin jelasnya bentuk ancaman yang dihadapi. Situasi itu tentu tidak baik bagi kelangsungan investasi Tiongkok di Indonesia. Kasus penistaan agama telah membelah umat Islam dalam dua faksi besar. Islam ideologis dan Islam pragmatis. Kalangan Islam ideologis menyikapi kasus BTP itu sebagai suatu momentum menyatukan kekuatan umat Islam bersama TNI untuk melawan imperealisme ekonomi Cina.

Mereka membaca BTP tidak lebih sebagai operator politik para konglomerat cina di Indonesia, dan Partai Komunis Tiongkok untuk menguasai sumber daya ekonomi Indonesia. Sementara Islam pragmatis, yang tidak percaya dengan pandangan seperti itu, menilai kasus BTP ini politisasi agama, dan mengganggu kebhinekaan. Upaya meredam kohesivitas Islam ideologis pun digencarkan.

Pasca Aksi 411, kalangan Islam prgamatis bersama elemen non-muslim menggelar parade bhineka tunggal ika. Sementara itu, umat Islam melakukan konsolidasi terus dengan alasan mendesak penahahan BTP pasca dijadikannya tersangka, mereka menyepakati akan melakukan aksi besar 212 atau aksi bela Islam jilid 3. Dua hari setelah itu kelompok Islam pragmatis bersama non-muslim, juga akan menggelar parade Kebangsaan NKRI.

Saling silih bergantinya pengerahan massa ini tidak bisa menyembunyikan adanya politik devide et impera yang sedang terjadi. Upaya MUI untuk menggelar kegiatan bertema Rujuk Nasional, ditanggapi enteng oleh Presiden Jokowi dengan kalimat “siapa yang berantem” ?

Berlarut-larutnya penanganan BTP dan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Presiden, membuat spekulasi bahwa Jokowi membela BTP dan ingin membebaskan BTP menjadi spekulasi politik nasional yang “diyakini” mayoritas peserta kasi dari kalangan Islam ideologis, yang hingga saat tulisan ini dibuat, sulit dibantah. Sikap Kepolisian dalam menangani kasus BTP, maupun umat Islam yang bereaksi ditanah air, memperkuat sinyalemen tersebut.

Bagaimanakah masa depan Indonesia, ditengah kuatnya pengaruh politik ekonomi RRT, menguatnya sentimen anti-komunis, dan makin meningkatnya tensi politik ditanah air ? mari kita ikuti bersama.

Oleh: Hasanuddin
(Penulis adalah Penggiat di The Wisdom Institute)

SHARE
Comment