TNI dan Polri Disebut Membela PT. Agriprima Cipta Persada Dalam Sengketa Lahan...

TNI dan Polri Disebut Membela PT. Agriprima Cipta Persada Dalam Sengketa Lahan Kebun d Papua

SHARE

Publik-News.com – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta agar Menkopulhukam, Panglima TNI dan Kapolri, menghentikan bisnis militer dalam mengamankan dan memperlancar bisnis korporasi dengan cara-cara melanggar hukum dan tidak berpihak pada masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta Panglima TNI dan Kapolri memberikan sangsi tegas kepada anggota prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam bisnis non institusional tersebut yang menimbulkan rasa tidak aman bagi warga.

“Menteri Pertanian dan Bupati juga diminta untuk melakukan audit sosial dan lingkungan, serta melakukan review atas izin terhadap operasi kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada di Muting, Merauke,” ujar perwakilan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Y. L. Franky dalam siaran persnya, Jumat (22/7/2016).

Tuntutan Koalisi Organisasi Masyarakat ini berawal ketika aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada 16 Juli lalu. Kedatangan aparat TNI AD ke rumah mereka ini dianggap bertujuan untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.

Dikatakannya, aparat Koramil TNI AD yang bertemu dengan Agustinus Dayo Mahuze diluar rumah atau dijalan menuju Kampung Mbilanggo, pada sore hari, menyampaikan maksud kedatangan mereka tersebut. Agustinus Dayo merasa terancam, takut dan khawatir dengan adanya keinginan koperasi dan perusahaan PT. ACP yang disampaikan melalui aparat keamanan Koramil TNI AD. Ada kepentingan bisnis perusahaan PT. ACP dengan melibatkan aparat TNI maupun Polri dalam kegiatan perolehan hak atas lahan dan pembukaan lahan di Muting.

“Sudah seringkali terjadi dan diikuti dengan intimidasi dan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, aparat TNI dan Polri. Hal mana ditunjukkan dari berkali-kali masyarakat mengirimkan surat pengaduan dan keresahan mereka yang ditujukan kepada pemerintah, institusi TNI dan Polri, dan Komisi Nasional HAM, sepanjang Januari hingga Juni 2015 lalu, namun tidak ada tanggapan berarti,” katanya.

Menurut Franky, masyarakat telah menyampaikan sikapnya terhadap pemerintah dan perusahaan secara terbuka melalui papan pengumuman dilokasi tanah adat mereka bahwa “Tanah Adat Marga Mahuze Besar Tidak untuk Kelapa Sawit”. Masyarakat juga ingin menyelesaikan permasalahan ketelanjuran oknum anggota marga untuk mengembalikan uang tali asih yang dianggap sebagai “tanda jadi” pengalihan hak atas tanah, yang diambil anggota marga tanpa persetujuan luas anggota marga Mahuze Besar.

“Keterlibatan aparatus keamanan TNI dan Polri dalam mengamankan kepentingan bisnis PT. ACP dan termasuk berperan mengusahakan proyek pembukaan lahan perusahaan yang masih bersengketa, serta menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan warga maupun ketidakadilan, dan merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Untuk diketahui, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi PUSAKA, Yayasan Satu Keadilan, ELSAM, Konsorsium Pembaruan Agraria, SKP Keuskupan Merauke, SKP KC Fransiskan Jayapura, LBH Jakarta, Perkumpulan JUBI, debtwatch Indonesia, Epistema Institute, GRAIN International, Sekretariat Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, WALHI, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Institut Global Justice, Solidaritas Perempuan, SAMPAN Kalimantan, HUMA, JKMA Aceh, JERAT Papua, Yayasan Anak Dusun Papua, AURIGA, Institute Ecosoc, KONTRAS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pendukung Individu: Rahma Mary, Idham Arsyad, Dede Shineba, Budi Hernawan.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment