Tolak Pengesahan RUU Pemilu, Yusril Bakal Gugat Ke MK

Tolak Pengesahan RUU Pemilu, Yusril Bakal Gugat Ke MK

SHARE

Publik-News.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku akan segera melakukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan RUU Pemilu, terutama yang menyepakati disahkannya presidential threshold 20 persen.

Menurut Yusril, keberadaan presidential threshold itu telah melanggar Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

“Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/7/2017).

“Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45,” tegasnya.

Sementara bunyi Pasal 6A ayat (2) itu, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “.

“Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD,” rincinya.

Yusril menambahkan, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD.

Yusril menilai baik pemilu dilaksanakan secara serentak atau tidak presidential threshold harusnya tidak ada.

“Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Yusril.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment