Tolak Perppu Ormas, PAN Singgung Kesewenang-wenangan Jokowi

Tolak Perppu Ormas, PAN Singgung Kesewenang-wenangan Jokowi

SHARE

Publik-News.com – Partai Amanat Nasional (PAN) bersikukuh menolak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas. Sebab, aturan tentang ormas sudah diatur secara detail dalam UU ormas.

“PAN tidak pernah diajak diskusi soal penerbitan Perppu meski PAN parpol koalisi. Tapi kalau PAN dimintai saran, menurut kami belum saatnya,” ujar politisi PAN Yandri Susanto dalam diskusi Perppu Ormas, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Menurutnya, UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 sudah merinci tentang ketentuan ormas. Belum lagi, pembahasannya melibatkan semua pihak dan menghabiskan dana yang cukup besar.

“Kalau kita detail membaca UU Ormas, juga sudah sangat detail aturannya, bagaimana pendirian organisasi kemasyarakatan, bagaimana pembiayaannya, termasuk bagaimana kalau ada sanksi. Dan, semua muaranya di pengadilan” ujar dia.
Ia menilai keberadaan Perppu sekarang sarat dengan keseweangan pemerintah. Karena pembubaran ormas tidak harus melalui mekanisme pengadilan.

“Kalau penilai tunggal di pemerintah, kasihan pemerintahnya. Bukan hanya pak Jokowi tapi pemerintahan berikutnya juga pasti kan melaksanakan itu,” ujar Yandri.(Fq)

SHARE
Comment