Tolak Upaya Dwi Fungsi Polri

Tolak Upaya Dwi Fungsi Polri

SHARE

Rencana Mendagri yang akan menjadikan petinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jabar dan Sumut adalah menarik-narik Polri ke wilayah politik ataupun ke pemerintahan sipil. Sungguh disayangkan wacana Mendagri Tjahjo Kumolo ini.

Sebab, bagaimanapun Polri harus profesional dan independen dalam situasi Pilkada serentak 2018 kali ini. Polri harus melaksanakan amanat UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.

Polri adalah penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, maka Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok, dan tidak dituding berpihak. Apalagi di Jabar salah satu kontestannya adalah petinggi Polri yang entah kebetulan di dukung partainya Tjahjo. Begitupun di Sumut ada petinggi partainya Tjahjo ikut Pilgub.

Memang wacana Mendagri ini baru lontaran ke publik. Karena tidak mudah menyeret Polri ke wilayah politik. Publik masih traumatik di era Orba ada institusi yang dominan ke wilyah sipil/pemerintahan.

Padahal sudah jelas anggota Polri aktif tidak bisa menjadi Plt Gubernur, karena hal dinilai bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan Tinggi Madya.

Dalam pasal tersebut tidak tertulis “atau yang sederajat”. Nomenklatur pimpinan Tinggi Madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan Tinggi Madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri, karena memang tidak ada aturannya.

Lantas juga bertentangan dengan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan Tinggi Madya.

Jadi Permendagri Nomor 1/2018 tidak boleh melampaui kewenangan UU, karena rawan di gugat ke MK. Ujungnya malah makin memerosotkan wibawa Pemerintah.

Padahal Presiden Jokowi jelas menyatakan para Menterinya menghindari kegaduhan.

Kesimpulannya, institusi sepenting Kemendagri memang harus di isi oleh figur berkapasitas tinggi yang non partisi atau bukan dari Parpol. Ini yang Jokowi alpa seperti yang terjdi juga di Kemenkumham dan Kejagung yang juga diisi atau berasal dari Parpol. Sehingga rawan terjadi politisasi. Publik menangkap tiga (3) institusi ini titik lemah dari Pemerintahan Jokowi.

Oleh: Andrianto

(Penulis adalah Presidium Persatuan Pergerakan).

Comment