Tujuh Isu di Tahun Politik, Akankah Sejarah Berulang?

Tujuh Isu di Tahun Politik, Akankah Sejarah Berulang?

SHARE

Ada beberapa isu nasional yang berkembang saat ini yang berlangsung dinamis, meski didahului dengan kegaduhan.

Karena pengaruh perubahan politik akibat peristiwa 411 dan 212 serta hasil pilkada DKI, maka tahun politik sudah dimulai dari sekarang. Suatu keadaan yang tidak terprediksikan sebelumnya. Biasanya satu setengah tahun menjelang Pemilu tahun politik terjadi. Mengapa datang lebih cepat?

Menurut saya karena pada gerakan 411/212 dan hasil pilkada DKI mengirim pesan kuat pada Jokowi dan koalisinya bahwa mengabaikan rakyat dan terlalu percaya koalisi parlemen semata untuk berkuasa itu bukan resep ajaib. Apalagi kalau hal-hal penting yang sudah direbut rakyat dengan sudah susah payah semisal kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan politik tidak dirawat dan malah dirampas.

Sejak 411/212 dan hasil pilkada DKI itu pula yang sebabkan konsentrasi kekuasaan politik Jokowi mulai mengarahkan sepenuhnya untuk kelanjutan kekuasaannya. Ini fase politik yang sangat menarik.

Berikut enam (6) isu nasional yang sedang terjadi dari pemantauan pribadi (mungkin pembaca bisa menambahkan):

Pertama, perseteruan pansus E-KTP vs KPK sudah sampai taraf pelibatan massa yang pro maupun yang Kontra baik di jakarta maupun daerah-daerah. Kekuatannya dukungan relatif sebanding, elemen pendukung KPK tidak sebesar dulu dari berbagai spektrum. Sisa perseteruan Pilkada DKI aromanya masih terasa di dalam sikap saling dukung ini. Ini salah satu faktor melemahnya dukungan pada KPK. Di samping faktor Presiden Jokowi yang memilih tidak pasang badan melindungi KPK sejak ada tanda-tanda DPR akan gunakan haknya.

Kedua, terjadinya kegaduhan dan perlawanan terhadap perpu pembubaran ormas yang dikeluarkan Jokowi secara diam-diam setelah lebaran. Dalam penerbitan perpu ini Jokowi mendapat kecaman luas baik di dalam maupun luar negeri. Alasan mencegah radikalisasi agama tidak cukup untuk menutup mata masyarakat yang sudah yakin bahwa supremasi hukum jauh lebih baik ketimbang subjektifitas Presiden. Jokowi hanya mendapat sebagian kecil pendukung lamanya dan mendapat back up pimpinan Ormas NU.

Ketiga, penetapan TSK Setya Novanto dalam kasus E KTP. Penetapan TSK ini diperkirakan bisa mempengaruhi peta dukungan parlementer terhadap Jokowi apabila terjadi gejolak internal partai Golkar,yang tak dapat dikontrol Jokowi. Kita tahu bahwa masih terpendam sangat besar di sebagian besar faksi dalam tubuh partai Golkar bagaimana Partai ini diobok-obok dan dipaksa untuk mendukung pemerintah. Untuk sementara respon internal Golkar mensikapi Ketumnya di TSK terpecah antara kubu yang inginkan percepatan munas dan yang menunggu proses hukum termasuk pra-peradilan. Perkembangan yang sedang terjadi di parta Golkar ini APAKAH menjadi pemicu keretakan elit pendukung Jokowi masih kita tunggu.

Keempat, polemik Presidential Treshold yang akhirnya akan diputus 20 Juli besok. Meski kurang mendapat dukungan pengamat dan pakar hukum dan kalangan sosial media serta sulitnya mencari alasan rasional digunakan PT pada pemilu serentak, namun Jokowi melalui mendagri belum memberikan sinyal untuk melunak. Sikap main kayu dalam mensiasati aturan ini makin melengkapi pandangan tentang Jokowi dan partai pendukungnya untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan itu demokrasi kadang dibutuhkan terkadang demokrasi disimpan di lemari. Sikap mendua terhadap demokrasi itu memanfaatkan sikap mayoritas rakyat yang “seolah-olah” tidak begitu peduli dengan isu ini. Betulkah rakyat tidk peduli? Kalau ukurannya terlibat aksi tolak atau dukung mungkin iya, tetapi apakah sikap diam sambil mengikuti perkembangan di social media dan media konvensional dianggap tidak peduli? People power 411 dan 212 diikuti mayoritas yang dianggap diam dan tak peduli sebelumnya.

Kelima, rilis data ekonomi yang sangat negatif terutama soal penurunan daya beli, peningkatan hutang, dan angka kesenjangan kemiskinan yang makin parah. Soal daya beli yang drop tiga tahun terakhir kini mulai terangkat ke media konvensional dan menjadi perbincangan luas. Namun kategori situasi ekonomi yang makin memburuk ini bentuk ketidakpuasannya masih pasif. Rakyat dan pelaku ekonomi masih memiliki opsi bertahan dalam ketidkpuasan ekonomi ini. Buya Syafii maarif pendukung Jokowi bahkan kini sudah mengingatkan ancaman prahara 1998 terulang, para pengamat dan pelaku ekonomi kini juga sudah mulai berani bicara tentang kondisi ini.

Keenam, isu reshufle kabinet, Untuk kali ini isu agak tidak menarik perhatian masyarakat, mungkin sudah terlalu sering reshufle dilakukan di era Jokowi, akhirnya hanya menjadi hal biasa, Walau sebagian ada yang Menghubungan dengan pengambilan Sikap soal PT 20-25 persen. Reshufle yang selama ini dianggap transaksional, kini menjadi isu dan alat untuk menekan partai koalisi untuk mendukung siasat di parlemen agar kembali berkuasa.

Situasi objektif ada kegelisahan di rakyat –yang sudah dalam bentuk aski politik–. Di sisi lain, ada kegelisahan ketakutan kehilangan kekuatan parlemen. Semua pilihan punya resiko.

Oleh: Andi Arief

SHARE
Comment