W. Tiawan TJandra : Diskresi Pemda Bisa Dipidana, Apabila……?

W. Tiawan TJandra : Diskresi Pemda Bisa Dipidana, Apabila……?

SHARE
?

Publik-News.com – Kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat negara, khususnya kepala daerah, sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi kepada lembaga penegak hukum, bisa saja dibatalkan ketika diskresi tersebut merugikan masyarakat.

Hal itu dikatakan Pakar Hukum Administrasi Negara W. Riawan Tjandra. Dia mengatakan pemda harus berhat-hati dengan adanya diskresi. Pemda harus mengetahui dampak positif dan negatif sebelum mengeluarkan diskresi tersebut. Tjandra mencotohkan, diskresi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Diuji saja apakah kebijakan itu bermanfaat atau tidak untuk masyarakat luas, itu parameternya” Kata Tjandra, kepada wartawan, di MMD Initiative, Matraman Dalam, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).

Menurut Tjandra, diskresi hanya bisa dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Misalnya, tambah dia seorang Gubernur harus dapat izin dari atasannya yakni dari persiden melalui Mendagri sebelum mengeluarkan diskresi tersebut. Syarat lainnya, Soerang Gubernur harus menguraikan alasan maksud dan tujuan kebijakan diskresi

“Barometer kesesuaian sebuah diskresi adalah manfaat nya terhadap masyarakat luas di daerah tersebut bisa sejahtera atas kebijakan seorang pemimin” kata Tjandra

Untuk diketahui, Presiden Jokowi pernah mengingatkan kepada penegak hukum bahwa kebijakan atau diskresi kepala daerah tidak bisa dipidana.

“Bahwa kebijakan, diskresi, tidak bisa dipidanakan. Jangan dipidanakan,” ujar Presiden dalam pengarahan kepaa para Kapolda dan Kepala Kejati di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

(Taufik)

SHARE
Comment