Wiranto Sambangi KPK

Wiranto Sambangi KPK

SHARE

Publik-News.com – Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Kedatangan Wiranto tersebut ternyata atas kepentingan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Biasa, melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara,” ujar Wiranto setiba di pintu kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Wiranto mengatakan dirinya menyerahkan LHKPN ke KPK untuk pertamakalinya setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada saat dirinya mencalonkan Wakil Presiden saat Pilpres 2009 lalu.

“Nah sekarang sudah jadi pejabat negara lagi, jadi saya wajib lapor,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mewajibkan setiap pejabat negara melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Selain itu terdapat peraturan lain yang menekankan hal yang sama yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia; (9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). (Ahmad)

SHARE
Comment