Yusril Bilang Ormas Islam Yang Berseberangan dengan Penguasa Bisa Dibubarkan

Yusril Bilang Ormas Islam Yang Berseberangan dengan Penguasa Bisa Dibubarkan

SHARE

Publik-News.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah menjadi undang-undang setelah disahkan DPR RI melalui rapat peripurna.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga advokat Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dengan disahkannya Perpu tersebut maka proses pengujian Perpu praktis terhenti di Mahkamah Kontitusi (MK).

“MK nanti akan menerbitkan penetapan menghentikan persidangan karena obyek yang diuji sudah tidak ada lagi, karena Perpunya sudah menjadi UU,” ujar Yusril melalui siaran persnya kepada wartawan, Rabu (25/10/2017).

Menurut Yusril, nasib Perpu memang tergantung kepada MK dan DPR. Mereka adu cepat. Kalau MK putuskan lebih dulu misalnya membatalkan Perpu tsb, maka pembahasan di DPR juga dihentikan karena obyek yang dibahas sudah tidak ada lagi. Demikian juga sebaliknya.

“Kini DPR lebih dulu menyetujui Perpu disahka menjadi UI, maka sidang MK yang kehilangan obyek pengujiannya,” tukasnya.

Namun begitu, para pihak yang mengajukan pengujian Perpu ke MK dapat mengajukan kembali permohonan pengujiannya, tetapi bukan lagi menguji Perpu, melainkan menguji UU tentang pengesahan Perpu tersebut.

“Prosesnya mulai dari awal lagi seperti pernohonan pengujian Perpu yang sudah dilakukan,” katanya.

MK akhirnya lambat mengambil keputusan tentang pengujian Perpu ini karena yang mohon terlalu banyak. Padahal cukup satu permohonan saja yang dikerjakan secara serius. Pemohonnya boleh banyak. Sebab jika satu permohonan dikabulkan, keputusannya berlaku bagi semua. Masalah terlalu banyak pihak yang mencari panggung dan mengajukan permohonan sendiri-sendiri sehingga sidang MK menjadi panjang dan berlarut-larut.

“Akhirnya didahului DPR, sedang semua pemohon kini tinggal gigit jari,” pungkas dia.

Jauh hari Yusril sudah memprediksi bahwa DPR akan menerima Perpu ini. Sebab jika divoting, suara fraksi yang pro Perpu lebih banyak dari penentangnya. Pertimbangan DPR sangat politis, beda dengan MK yang menguji Perpu semata-mata yuridis-konstitusional. PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP adalah partai pendukung Pemerintah Jokowi. Sudah pasti mereka akan menerima Perpu. Partai Demokrat yang diperkirakan akan menolak, ternyata akhirnya setuju juga dengan Perpu.

Omas-ormas Islam menurut Yusril adalah kelompok yang paling khawatir dengan Perpu yang bersifat repressif ini. Namun masalahnya adalah kekuatan politik pro Islam di DPR sangat lemah, apalagi di Pemerintah. Sebagian umat Islam telah terkenan proses sekularisasi, sebagiannya lagi bersikap pragmatis dan kehilangan idealisme.

Dikatakannya, Pemerintah dan DPR yang seperti ini dengan mudah menggunakan kekuasannya untuk menuduh kelompok Islam sebagai kelompok radikal dan intoleran. Perpu yang sudah disahkan menjadi UU ini bisa menjadi alat untuk menekan dan membubarkan ormas-ormas Islam yang berseberangan dengan penguasa.

“Ini masalah serius bagi umat Islam di negara ini,” tutup Yusri yang juga Mantan Menteri Hukum dan HAM ini. (HS/PN)

 

Comment