Yusril: HTI Belum Terima SK Pembubaran Dari Menkumham

Yusril: HTI Belum Terima SK Pembubaran Dari Menkumham

SHARE

Publik-News.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai saat ini belum menerima Surat Keputusan Pencabutan Status Badan Hukum dan Pembubaran dari Menkumham. Hal itu diungkap oleh Kuasa hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra

Yusril menyesalkan keterlamabatan pemerintah yang sampai saat ini belum mengirim surat secara resmi semenjak HTI dinyatakan dibubarkan pada Rabu (19/7)

“Menyesalkan kinerja Kemenkumham yang sangat lambat dalam menyerahkan SK Pencabutan Status Badan Hukum dan pembubaran HTI. Padahal pemerintah telah dengan resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum dan pembubaran tersebut,” kata Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra lewat keterangan tertulisnya, Kamis (3/8/2017).

Yusril mengaku bersama kuasa hukum yang lain sudah meminta SK kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, pegawai AHU belum mendapatkan perintah dari Dirjen AHU Freddy Haris untuk menyerahkan SK itu kepada HTI.

“(Berulang kali meminta) selalu dijawab belum ada perintah Dirjen untuk menyerahkan SK tersebut kepada HTI atau kuasa hukumnya. Sementara Dirjen AHU Freddy Haris sudah lebih seminggu tidak bisa dihubungi melalui telepon,” kata Yusril.

Maka itu, Yusril mendesak Yasonna Laoly untuk segera memerintahkan pegawai AHU menyerahkan SK pembubaran itu kepada HTI. Karena dari SK itu nantinya, kata Ysuril, pihaknya akan menggugat pemerintah ke pengadilan Tata Usaha Negara.

“Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berulangkali mempersilahkan HTI untuk melawan pembubaran itu melalui pengadilan. Namun, lambatnya Kemenkumham menyerahkan SK itu telah membuat HTI tertunda-tunda untuk melakukan perlawanan ke pengadilan,” tutupnya. (Fq)

 

SHARE
Comment